Limawaktu.id,- Sejumlah kepala sekolah SMP swasta di Kota Cimahi menyampaikan aspirasinya kepada Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Dede Latif, terkait dengan pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB).Pasalnya mereka tidak ikut dilibatkan dalam PPDB. Bahkan, terkait Perwal PPDB pun mereka mengaku tidak diberitahu Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
Hal itu disampaikan para kepala SMP Swasta di Cimahi saat memenuhi undangan Reses Masa Persidangan I Anggota DPRD Kota Cimahi asal Fraksi PKB itu, pada Sabtu (8/01/2022).
Panji Orbadianto, salah seorang kepala sekolah SMP di Cimahi mengungkapkan, dalam hal PPDB pihaknya tidak pernah tahu Perawalnya, sehingga ketika terjadi penerimaan siswa baru tidak tahu berapa jumlah siswa di SMP negeri yang diterima.
“Karena yang kita alami setelah PPDB itu berlangsung siswa yang sudah daftar ke sekolah swasta itu ada yang ditarik kembali untuk masuk SMP negeri. Meskipun pernah ada sosialisasi dari Disdik, tetapi juklak dan Juknis serta Perwalnya itu tidak ada dan tidak kami terima, sehingga kami tidak tahu aturan aturan tersebut, sehingga banyak pendaftar sekolah swasta yang pindah ke sekolah negeri karena mereka ingin sekolah di sekolah negeri,” ungkapnya usai reses.
Selain itu, katanya, di sekolah sekolah negeri itu, juga terkadang jumlah siswa nya itu ada yang melebihi kapasitas.
“Harapan kami bahwa sekolah swasta itu bisa tetap eksis, kami juga ingin membantu mencerdaskan masyarakat, tetapi bagaimana kami bisa mencerdaskan masyarakat kalau yang mendaftar ke sekolah kami juga harus pindah ke sekolah negeri,’ katanya.
Menanggapi aspirasi dari para kepala sekolah tersebut, Anggota DPRD Kota Cimahi Dede Latif menyatakan, pihaknya sengaja mengundang beberapa kepala sekolah swasta, karena setelah melakukan kunjungan kerja ke sekolah swasta dan banyak aspirasi.
“ Maka saya mengundang mereka di forum yang resmi sesuai PP 12 tahun 2018 . Saat rapat masa persidangan ke 1di 2022. Saya sengaja gunakan untuk mengundang pihak sekolah utamanya sekolah swasta, alasannya sekolah swasta ini memang sangat memprihatinkan, “ katanya.
Menurutnya, dari segi peminat, karena banyak munculnya sekolah negeri dan sekolah swasta ini tidak banyak mendapatkan perhatian.
“Sebagaimana tadi kita dapat aspirasi dari para kepala sekolah swasta itu, bagaimana mereka ini selama ini tidak dilibatkan dalam PPDB dan ini juga menjadi keprihatinan, tentunya solusinya kami akan coba mengundang mintra kerja kami dinas pendidikan untuk melibatkan pihak swasta. Kedepannya bagaimana PPDB bisa lebih profesional, sehingga pihak swasta pun tidak merasa dirugikan,” jelasnya.
Selain itu, salah satu visi misi atau janji politik walikota dan wakil wali kota Cimahi, dari 21 janji politik itu salah satunya adalah SPP gratis.
“Temuan saya itu ketika saya berkunjung ke SMK PGRI 4, dimana siswa dapat bantuan SPP gratis, tapi urusan teknis nya ribet, nah saya setelah mendapatkan aspirasi seperti itu langsung mengundang, dulu jaman pak henda dan Alhamdulillah ada perbaikan, bantuan SPP gratis yang diberikan untuk 3 tahun, tapi ternyata untuk 1 tahun, di tahun berikutnya ketika kelas 8 itu tidak bisa dicairkan, karena ada aturan baru dan regulasi baru dan ini menjadi evaluasi. Mudah mudahan di perda tentang bantuan pendidikan Mudah mudahan dengan lahirnya perda ini bisa mengatur regulasi bagaimana SPP gratis untuk sekolah sekolah swasta ini,” tuturnya.
Kemudian yang terakhir dari segi honor, honor guru swasta ini sangat memprihatinkan, karena mereka satu jam itu hanya dibayar Rp 20 ribu per jam pelajaran, dan jika hanya mengajar 20 jam, maka hanya mendapatkan Rp400 ribu sebulan.
“Mudah mudahan harapan kami pemerintah kota cimahi bisa lebih memperhatikan honor guru swasta,” pungkasnya.
