Limawaktu.id - Kepala KPP Pratama Cimahi, Sugiri Tejanegara meminta, seluruh pegawai Pajak di bawah pihaknya untuk menghindari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Jika terjadi, maka sanksi berat menantinya.
Hal tersebut dikatakannya usai acara 'Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi' di Kantor KPP Pratama Cimahi, Jln. Amir Mahmud, Senin (23/4/2018).
"Semua pegawai pajak diminta untuk meningkatkan integritas, tidak melakukan kegiatan KKN," imbuh Sugiri.
Ditegaskannya, semua Pelayanan pajak tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi, kata Sugiri, tidak ada alasan lagi bagi pegawai pajak untuk melakukan praktik KKN.
"Semua pelayanan kita bebas biaya. (Pegawai pajak) jangan menerima apapun dari wajib pajak," tegas Sugiri.
Sebagai pencegahan terhadap pegawai pajak yang nakal, lanjut Sugiri, pihaknya rutin melakukan manajemen pengawasan. Selain itu, KPP Pratama Cimahi juga memiliki kode etik yang harus diikuti semua pegawai pajak.
"Kita punya kode etik. (Kalau dilanggar) jelas ada sanksinya," katanya.
Dijelaskan Sugiri, penandatanganan 'Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi' ini juga merupakan penguatan agar terhindar dari KKN.
Zona intergitas wilayah bebas korupsi sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintahan yang memiliki komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi.
"Melalui reformasi birokrasi. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik," tutur Sugiri.
Ia juga meminta seluruh stakeholder, termasuk masyarakat untuk dapat memantau, mengawal dan mengawasi seluruh kegiatan perpajakan.
Terakhir, Sugiri berharap dengan adanya zona integritas ini dapat berjalan dengan baik. Sehingga terwujudnya aparat yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
"Serta meingkatkan kualitas pelayanan publik dari KPP Pratama Cimahi," pungkasnya.
