Limawaktu.id, Padang - Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mendampingi pemerinrah daerah dan warga terdampak bencana Banjir lahar dingin dan tanah longsor yang menerjang sejumlah daerah di Sumatra Barat. BNPB sebagai fungsi komando penanganan darurat juga memastikan bahwa pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota hadir mendampingi warga terdampak.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, dalam keterangan tertuisnya, Kamis (16/5/2024).
Rabu (15/5/2025) kemarin, Kepala BNPB mengunjungi pengungsi di dua lokasi yakni pengungsian di Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dan pos pengungsian di Bukik Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.
Pada agenda tersebut Kepala BNPB berkesempatan untuk berdialog langsung dengan para pengungsi sekaligus memberikan dukungan moril bagi warga terdampak. Tidak hanya itu, Suharyanto juga secara simbolis menyerahkan sejumlah bantuan logistik dan sembako guna memenuhi kebutuhan para pengungsi dalam beberapa hari ke depannya.
"Bapak dan Ibu sekalian pertama kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam dari Bapak Presiden Joko Widodo walaupun beliau belum bisa datang langsung tapi beliau selalu memonitor setiap langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, unsur TNI - Polri dalam upaya penanggulangan bencana ini," kata Suharyanto saat memberikan arahan di lokasi pengungsian Bukik Batabuah, Kabupaten Agam.
Suharyanto melanjutkan, selain memonitor upaya tanggap darurat yang dilakukan, Presiden juga memberikan arahan kepada perangkat yang bekerja di bawah komando BNPB, di mana keselamatan rakyat khususnya warga terdampak harus menjadi prioritas yang tertinggi.
"Untuk itu selama di pengungsian, kami memastikan kebutuhan dasar agar selalu terpenuhi seperti sembako, kebutuhan bayi, pampers, pembalut, mukena, semua kita penuhi. Bahkan kalau ada yang saat ini tinggal di rumah kerabat saudaranya setelah di data kemudian bisa kita cairkan bantuan dana tunggu hunian seperti dana untuk sewa rumah," tambah Suharyanto.
Suharyanto juga meminta agar masyarakat yang terdampak dan saat ini sedang mengungsi agar dapat melaporkan setiap kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi selama masa tanggap darurat ini. Dirinya berpesan, agar tidak perlu ada yang dikhawtirkan oleh warga selama kondisi darurat ini.
"Setiap daerah ada posko, di sana ada pejabat, petugas, dan tim gabungan jadi jangan khawatir, tentu kami tahu dan rasakan bapak dan ibu sedang berduka, tapi mari kita bangkit lebih kuat karena kita merasakan juga, dan mari kita jalani dan bersatu sebagai bangsa sehingga bisa melewati musibah ini sama-sama dengan baik," terang Suharyanto menguatkan.
Kondisi Mutakhir
Berdasarkan laporkan Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) BNPB, hingga Rabu 15 Mei 2024, pukul 12.10 WIB, data korban meninggal tercatat berjumlah 67 orang, sedangkan korban hilang sebanyak 20 orang, 989 KK terdampak, serta 44 orang mengalami luka-luka.
Suharyanto menyampaikan, berdasarkan laporan dari BPBD Kabupaten Agam, menyusul korban yang hilang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal, sehingga korban meninggal dunia menjadi bertambah.
"Kita semua di sini ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban di mana kamu terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kita berhenti, artinya kita maksimalkan untuk terus melakukan pencarian di samping penanganan darurat yang lain dikerjakan," kata Suharyanto.
Relokasi Rumah
Pertemuan Kepala BNPB dengan para pengungsi di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar tersebut, juga menjadi sarana untuk berdialog langsung sekaligus menyampaikan opsi relokasi rumah warga yang berada di zona berbahaya.
Adapun saat ini, tim Badan Geologi, BNPB, serta BMKG tengah melakukan kajian guna menentukan area mana saja dari daerah terdampak, berpotensi terdampak, hingga yang tergolong aman untuk ditinggali dan mana yang memang harus direlokasi. Nantinya, dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
"Apabila nanti termasuk daerah berbahaya dan ke depan ingin selamat ketika ada bencana susulan, maka sebaiknya bapak dan ibu pindah, lahannya akan disiapkan oleh pemerintah, Pak Gubernur akan menyediakan lahan, rumahnya dibangun oleh BNPB dan Kementerian PUPR. Nanti yang menentukan aman dan tidaknya mereka yang ahli dari Badan Geoelogi dan BMKG," terang Suharyanto.
Selain ingin memberikan upaya terbaik, menurut Suharyanto, relokasi juga menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan di masa mendatang guna menghindari dampak yang lebih besar apabila ada bencana susulan. Maka dari itu, ia berharap mereka yang rumahnya masuk dalam zona berbahaya agar bersedia dipindahkan.
"Tapi yang tidak pindah dan rumahnya relatif berada di zona aman namun rusak, akan kita perbaiki. Bantuan perbaikan itu mulai dari Rp60 juta untuk rusak berat, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp15 juta rusak ringan. Sambil menunggu rumahnya jadi, akan diberikan juga bantuan dana tunggu hunian atau dana kontrak sampai maksimal enam bulan ke depan tapi semoga sebelum enam bulan rumahnya sudah jadi," ungkap Suharyanto.
Menyambut rencana relokasi tersebut, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Agam telah memiliki lokasi yang akan dibangun rumah relokasi tersebut bila ada dari masyarakat yang ingin direlokasi dan tidak memiliki lahan yang baru.
"Kami sudah berbicara dengan Pemerintah Kabupaten Agam dan sudah menyiapkan lokasi tersebut jika memang ada masyarakat yang ingin dipindah pada intinya pemerintah akan bangunkan lagi rumah warga yang rusak," terang Mahyeldi.
Namun demikian, Mahyeldi belum merinci di mana tepatnya lokasi rumah yang akan dibangun tersebut. Kendati demikian pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mencari lokasi-lokasi yang aman dan jauh dari zona berbahaya berdasarkan kajian dari Badan Geologi dan BMKG.
