Senin, 7 Agustus 2023 18:10

Kementerian PUPR Lakukan Migitasi Dampak Kekeringan Musim Kemarau

Reporter : Bubun Munawar
Kementerian PUPR menggelar Focus Group Discussion (FGD) Antisipasi Menghadapi Musim Kemarau dan Bencana Kekeringan Tahun 2023 di Jakarta, Senin (7/8/2023).
Kementerian PUPR menggelar Focus Group Discussion (FGD) Antisipasi Menghadapi Musim Kemarau dan Bencana Kekeringan Tahun 2023 di Jakarta, Senin (7/8/2023). [Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR]

Limawaktu.id, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air terus melakukan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan pada musim kemarau 2023. Berdasarkan prediksi Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) musim kemarau tahun ini sudah mulai berlangsung sejak Maret dengan titik puncak pada Agustus-September 2023.

Plt Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan sebagai langkah antisipasi kekeringan pada musim kemarau tahun ini diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan air bersih konsumsi masyarakat, baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian.

"Teman-teman balai sudah bergerak dan menjadi salah satu prioritas. Sekarang kami alokasikan adalah pembuatan rehabilitasi dan pemeliharaan untuk sumur-sumur yang ada. Lalu pengaturan bendungan-bendungan embung yang ada pintu-pintunya, dan ketiga kalau sudah kepepet tidak ada CAT-nya (cekungan air tanah) air juga sudah kering, kami koordinasi dengan Cipta Karya dan pemerintah daerah untuk mengedrop air dengan tangki-tangki air," kata Jarot Widyoko pada acara Focus Group Discussion (FGD) Antisipasi Menghadapi Musim Kemarau dan Bencana Kekeringan Tahun 2023 di Jakarta, Senin (7/8/2023).

Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi wilayah dengan tingkat intensitas hujan rendah misalnya Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk daerah-daerah tersebut, Jarot mengatakan Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar, mengingat curah hujannya relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas.

"Pada tahun ini kami membangun 37 sumur bor baru yang tersebar di 19 provinsi. Selain itu juga melakukan rehabilitasi 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi," kata Jarot.

Pemerintah melalui Kementerian PUPR juga melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan seluruh sumur eksisting yang ada bagian dari program OPOR (Operasi Pemeliharaan Optimalisasi dan Rehabilitasi), yakni sekitar 8.213 sumur bor dengan kapasitas 72,02 m3/detik.

Selain pembangunan sumur bor, Kementerian PUPR juga mengoptimalkan fungsi tampungan air pada bendungan, situ, embung, dan danau. Saat ini tengah dilakukan pemantauan terhadap kondisi 13 waduk utama, yaitu Jatiluhur, Jatigede, Kedung Ombo, Batu Tegi, Wadas Lintang, Wonogiri, Karang Kates, Bili Bili, Wonorejo, Paselloreng, Bintang Bano, Kalola, dan Tapin.

Tercatat per 6 Agustus 2023, volume ketersediaan air dari 13 waduk utama tersebut sebesar 3,37 miliar m3 dari tampungan efektif sebesar 5,93 miliar m3 dan tampungan efektif 5,55 miliar m3. Luas area yang bisa dilayani dari ke-1ke-13 bendungan tersebut adalah 568.074 hektare dari total 572.485 hektare. Kemudian juga terus menyelesaikan 13 bendungan lanjutan (on going) di 2023.

Secara kesuruhan bendungan di Indonesia sebanyak 223 bendungan dengan total volume tampung 6,73 miliar m3, sebanyak 3.464  embung dengan total volume 262,89 juta m3, dan sebanyak 114 danau dengan volume efektif 21,84 miliar m3.

Jarot menambahkan untuk antisipasi kekeringan lahan pertanian, Kementerian PUPR secara struktural melakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 412.541 hektare. Kemudian juga terdapat pekerjaan operasi dan pemeliharaan (OP) daerah irigasi 3.015.345 hektare dan operasi dan pemeliharaan 923 sungai. lahan pertanian yang mengalami dampak kekurangan air pada musim kemarau tahun 2023 umumnya adalah sawah tadah hujan dan sawah yang mengandalkan irigasi teknis dari bendung yang bergantung pada debit air sungai.

"Jadi ini jangan sampai sudah terjadi kekeringan, kami baru bergerak. Saya sudah meminta tolong kepada kepala-kepala balai untuk peka terhadap daerahnya, terus monitor bendungan dengan melihat data BMKG setiap waktu. Jangan sampai kita menjaga air bendungan tetapi hilirnya kering," kata Jarot.

Pada tahun 2023, Ditjen SDA Kementerian PUPR juga mengokasikan kegiatan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, operasi dan pemeliharaan 1.338 embung dan 317 situ, serta operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku sebanyak 1.241 titik dengan rincian 143 titik sumur air tanah, 517 titik air baku, dan 581 titik irigasi air tanah.

Acara FGD turut dihadiri, perwakilan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta seluruh Direktur di lingkungan Ditjen SDA dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS).

Baca Lainnya