Limawaktu.id, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai memperkuat sistem penilaian kelembagaan instansi pemerintah melalui pendekatan baru berbasis kapabilitas. Langkah ini ditandai dengan pembekalan Tim Verifikasi Penilaian Kapabilitas Kelembagaan yang digelar di Jakarta.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana PANRB, Nanik Murwati, menegaskan perubahan ini merupakan bagian dari transformasi kebijakan evaluasi kelembagaan agar lebih relevan dengan kebutuhan organisasi pemerintah saat ini.
“Kita ingin memastikan bahwa kelembagaan pemerintah tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu bekerja efektif dan mendukung pencapaian target pembangunan,” ujar Nanik, dalam keterangan tertulisnya, Jum’at, 10 April 2026.
Ia menambahkan, penguatan sistem penilaian ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang mendorong kualitas tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif dan berkelas dunia.
Melalui pendekatan baru tersebut, pengukuran kelembagaan tidak lagi sekadar administratif, melainkan bergeser ke aspek yang lebih konseptual dan substansial. Penilaian kini mencakup kapabilitas kelembagaan secara menyeluruh, mulai dari ketepatan fungsi, ukuran organisasi, proses kerja, hingga tata kelola.
Proses penilaian juga diperketat melalui mekanisme verifikasi yang lebih komprehensif oleh Tim Verifikasi PANRB serta melibatkan panel ahli guna memastikan hasil yang objektif dan akurat.
Menurut Nanik, peran tim verifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas hasil penilaian. Karena itu, diperlukan kesamaan pemahaman dalam membaca indikator, menilai bukti dukung, serta menjaga konsistensi antarinstansi.
“Forum ini kita maknai sebagai ruang untuk menyamakan arah. Tidak hanya memahami kebijakan, tetapi juga membangun komitmen bersama agar proses penilaian berjalan konsisten dan berkualitas,” tegasnya.
Pembekalan ini diikuti jajaran pejabat dan tim verifikator di lingkungan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana. Dengan kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses penilaian kapabilitas kelembagaan dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan gambaran yang akurat terhadap kondisi organisasi pemerintah.
Ke depan, hasil penilaian ini akan menjadi pijakan dalam memperkuat kelembagaan instansi pemerintah agar lebih lincah, efisien, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
