Limawaktu.id, DENPASAR, Bali — Majelis Wilayah KAHMI Bali mendesak pemerintah dan Pertamina segera memastikan kecukupan pasokan BBM di seluruh wilayah Bali, serta melakukan pemeriksaan terhadap rantai distribusi, mulai dari pasokan hingga penyaluran di SPBU.
“Pemerintah diminta enyampaikan penjelasan terbuka mengenai penyebab kelangkaan berdasarkan data dan fakta dan Memperketat pengawasan terhadap dugaan penimbunan serta penyalahgunaan BBM, pemerintah juga harus menjamin masyarakat, pelaku UMKM, pekerja transportasi, dan sektor pelayanan publik tidak dirugikan akibat gangguan pasokan.” terang Ketua Majelis KAHMI Bali, Moh. Ruslan, di Denpasar, Selasa, 13 Oktober 2026.
Menurut Ruslan, Tak hanya itu, Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Bali menyoroti persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah Bali. Kondisi ini perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pelayanan publik.
“kelangkaan BBM bukan sekadar persoalan antrean kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Jika berlangsung berlarut-larut, situasi tersebut dapat berdampak pada distribusi barang, transportasi, sektor pariwisata, pelaku usaha kecil, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari,” katanya.
Dia menjelaskan, Majelis Wilayah KAHMI Bali menilai bahwa masyarakat berhak memperoleh kepastian mengenai ketersediaan BBM, penyebab terjadinya kelangkaan, serta langkah nyata yang dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut.
KAHMI Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina, dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasokan dan distribusi BBM di Bali.
“Pemerintah juga diminta menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan, kendala distribusi, atau persoalan teknis lainnya. Transparansi sangat penting agar masyarakat tidak dibiarkan menghadapi ketidakpastian maupun berkembangnya informasi yang belum terverifikasi,” jelasnya.
Ruslan memaparkan, KAHMI Bali mengingatkan bahwa persoalan BBM harus ditangani secara serius, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengawasan terhadap distribusi perlu diperkuat untuk mencegah penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, maupun praktik lain yang dapat merugikan masyarakat, apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
“Selain itu, diperlukan mekanisme pengaduan yang mudah diakses serta informasi mengenai SPBU yang mengalami gangguan pasokan dan langkah pemulihannya,” paparnya.
Ruslan menegaskan, KAHMI Bali meminta persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan imbauan agar masyarakat tetap tenang. Diperlukan tindakan nyata, koordinasi lintas lembaga, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Ketersediaan BBM merupakan kebutuhan strategis masyarakat. Karena itu, pemerintah dan seluruh pihak terkait harus hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan masyarakat menanggung dampak ketidakpastian pasokan.
"Majelis Wilayah KAHMI Bali mengajak seluruh elemen masyarakat tetap tenang, tidak melakukan pembelian berlebihan, dan mengacu pada informasi resmi sembari menunggu penyelesaian persoalan ini secara menyeluruh," paparnya.
