Limawaktu.id, JAKARTA — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Jajaran Wartawan Indonesia (JWI) secara resmi menyerahkan mandat kepemimpinan baru untuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) JWI Jawa Barat. Langkah restrukturisasi ini diambil menyusul adanya ketidakaktifan dari Ketua DPW Jawa Barat sebelumnya, guna memastikan roda organisasi di tingkat wilayah kembali bergerak aktif dengan legalitas hukum yang kuat
Penyerahan mandat yang dilakukan langsung di tingkat pusat ini dirancang sebagai jaminan legalitas formal. Melalui Surat Keputusan (SK) resmi yang diterbitkan oleh DPN JWI, pengurus baru di tingkat provinsi memiliki landasan hukum yang kokoh untuk membentuk dan mengaktifkan kembali kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) kabupaten dan kota
Ketua Dewan Pembin JWI M Said Hanafiah mengungkapkan, Jawa Barat dinilai memiliki posisi yang sangat krusial bagi peta organisasi nasional karena berstatus sebagai provinsi terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur.
Di tengah pesatnya perkembangan arus informasi era reformasi saat ini, terutama melalui media online yang mampu menyebarkan berita secara instan tanpa hambatan jeda waktu (interval), keberadaan organisasi pers yang sehat di Jawa Barat menjadi sangat penting
“ JWI menegaskan bahwa kehadirannya di Jawa Barat bukan sekadar untuk menambah daftar organisasi wartawan yang ada, lebih dari itu, JWI mengusung misi membawa karakter dan keunikan tersendiri dalam mendorong iklim jurnalisme yang sehat,” ungkap Said, Kamis, 3 September 2026.
Menurut Said, salah satu misi utama yang ditekankan dalam mandat baru ini adalah komitmen untuk mendorong transparansi, serta pemberitaan yang berkeadilan, berimbang, dan tidak memihak pada kepentingan kelompok tertentu
Secara khusus, JWI Jawa Barat diharapkan berani membuka sumbatan-sumbatan informasi (blow up) dalam isu-isu penegakan hukum di wilayahnya, terutama kasus hukum yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil di tingkat bawah
“ Melalui keterbukaan informasi ini, JWI berkomitmen untuk menjadi alat keadilan sosial bagi masyarakat,” katanya.
Sementara Ketua DPN JWI Maxmillian Apituley menyatakan, DPN JWI menetapkan target waktu yang cukup ketat, yakni 30 hari kerja, bagi Ketua DPW Jawa Barat yang baru untuk merampungkan konsolidasi internal. Tantangan utama dalam periode ini adalah menyelaraskan kembali visi (chemistry) kepengurusan serta merangkul kembali seluruh jajaran DPD kabupaten/kota yang sempat aktif maupun pasif
“ Keberhasilan langkah ini akan sangat bergantung pada kemampuan kepemimpinan Ketua DPW dalam menjangkau seluruh wilayah administratif di Jawa Barat yang luas,” tegas Maximilian
Dia menjelaskan, Restrukturisasi di Jawa Barat ini juga diposisikan sebagai proyek percontohan (pilot project) nasional. Secara historis, JWI telah berhasil membentuk kepengurusan di 29 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Meskipun sempat mengalami stagnasi operasional selama beberapa tahun terakhir, JWI kini telah kembali mengaktifkan kepengurusannya di 14 provinsi
“ Skema penyerahan mandat secara tatap muka langsung ini akan dijadikan portofolio standar yang akan direplikasi ke provinsi-provinsi lainnya di Indonesia,” jelas Max.
Merespons amanah tersebut, Ketua DPW JWI Jawa Barat yang baru Faisal Haris menyatakan kesiapannya untuk segera menjalankan roda organisasi yang sempat terhenti. Fokus utamanya adalah menjaga kesinambungan kepengurusan lama dan merangkul gerbong organisasi agar berjalan bersama secara berkesinambungan
Sebagai langkah konkret, Ketua DPW mengonfirmasi bahwa komunikasi intensif dengan perwakilan rekan-rekan dan DPD di seluruh Jawa Barat akan segera dimulai dalam minggu ini
“Meskipun setiap daerah memiliki keunikan lokal masing-masing, seluruh jajaran ditekankan untuk tetap berpegang teguh pada visi, misi, serta karakter unik yang diamanatkan oleh DPN JWI,” pungkas Faisal Haris.
