Limawaktu.id,- Wakil Direktur KPK Johanis Tanak menegaskan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Bandung menggunakan anggaran dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meski dipusatkan di Jawa Barat, tidak ada anggaran yang berasal dari Provinsi Jawa Barat.
"Semua biaya dikeluarkan adalah bersumber dari dana yang ada di KPK. Kenapa kami lakukan ini, tentunya tidak lain dengan maksud tidak terjadi conflict of interest, " tegas Johanis Tanak kepada wartawan dalam konferensi pers Puncak Acara Hakordia di gedung Sate, Bandung, Selasa (06/12/2022).
Dalam kita melaksanakan tugas penegakan hukum, kata Johanis, tidak salah kaprah khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. "Jangan salah kaprah. Tidak ada. Semua bersumber dari KPK," tegas dia.
Johanis mengatakan, dalam pelaksanan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia di Provinsi Jawa Barat ini meliputi enam provinsi beserta kabupaten kota, Jabar, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Itu wilayah dari Korsub Wilayah II ditambah Kejaksaan Agung.
Sasaran kegiatan ini, lanjutnya, agar KPK berperan dalam upaya pencegaha korupsi, khususnya dalam kaitan dengan sistem pelayanan publik.Hal ini agar publik terlayani dengan baik tanpa melakukan perbuatan tercela, melakukan penyuapan, memberikan gratifikasi dan lain-lain.
"Semoga harapan negara dan bangsa Indonesia, untuk mencegah korupsi melalui lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Ini dapat diwujudknyatakan sebagaimana harapan kita bersama, " ujarnya.
Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum berharap, momentum Hari Antikorupsi Sedunia yang dihadiri bupati dan walikota se-Jawa Barat ini menandakan tidak ada lagi korupsi. Di masa yang akan datang Jawa Barat nihil korupsi dan taat hukumnya meningkat.
"Ini momentum untuk meningkat ketaatan pada hukum yang berlaku sehingga tidak ada hal-hal yang diinginkan. Barusan bupati dan walikota hadir, mendengarkan penyampaian dari KPK, ini membuat mereka lebih hati-hati lagi, lebih paham lagi tentang korupsi," kata Uu. (*)
