Limawaktu.id,- Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi H. Barkah Setiawan mengungkapkan, pihaknya melakukan pemanggilan kepada mantan Direktur Perusda Jatimandiri, Asisten II Pemkot Cimahi, Bagian Hukum dan Bagian Aset Pemkot Cimahi terkait dengan persoalan Tanah Cibeureum yang dulunya akan dibangun Pusat Niaga Cimahi (PNC), namun hingga kini tanahnya masih terus bermasalah, padahal Pemkot Cimahi sudah menganggarkan puluhan Milyar uang APBD.
“Seluruh pimpinan dan anggota Komisi II sudah melakukan pemanggilan kepada pihak yang berkaitan dengan tanah Cibeureum ini, pada Rabu kemarin,” ungkap Barkah, Kamis (5/8/2021).
Menurut Barkah Pemanggilan tersebut dilakukan karena ada upaya hukum yang dilakukan oleh Awong dengan memasukan gugatan ke Pengadilan. DPRD merasa khawatir jika hal ini dibiarkan bukan tidak mungkin tanah Cibeureum yang dibeli dari uang APBD Kota Cimahi harus lepas.
“Kita sudah meminta agar Pemkot Cimahi untuk melakukan berbagai upaya agar tanah Cibeureum tetap menjadi asset Pemerintah Kota Cimahi,” terangnya.
Tak hanya itu, Dewan juga meminta kepada Pemkot Cimahi agar keberadaan Persuda Jatimandiri ada kejelasan, jika keberadaan Perusda tersebut dibiarkan oleh Pemkot Cimahi maka hal itu merupakan sebuah kelalaian, karena Persuda dilahirkan oleh pemerintahan Kota Cimahi.
“Kami juga mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban Perusda dan Pemkot Cimahi soal tanah Cibeureum," katanya.
Dikatakannya, DPRD meminta agar Pemkot Cimahi bisa mempertahankan aset tanah Cibeureum tersebut jangan sampai lepas ke tangan orang lain. Sebab sudah sekitar Rp. 51 Milyar uang APBD Kota Cimahi yang diberikan sebagai penyertaan modal di lokasi pembangunan PNC tersebut.
“Kami meminta agar Plt Wali Kota Cimahi, Sekda dan jajarannya untuk mempertahankan agar tanah Cibeureum tetap menjadi aset Pemkot Cimahi. Jika sampai lepas maka kami akan mengusulkan kepada Ketua DPRD untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan tanah Cibeureum,” pungkasnya.
