Limawaktu.id - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kota Cimahi mengakui, sampai saat ini masih ada sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang belum selesai digarap para Anggota DPRD Kota Cimahi.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah mengungkapkan, Raperda yang masih tertunda di antaranya seputar izin lingkungan, tentang Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) hingga Raperda tentang induk perhubungan.
"Masih belum tergarap makannya jadi tunggakan buat kita. Ada juga Raperda kaitan dengan pendidikan karakter," kata Enang saat ditemui di DPRD Kota Cimahi, Jalan Djulaeha Karmita, Rabu (6/11/2019).
Dikatakannya, tunggakan Raperda yang belum tergarap itu kemungkinan tidak akan selesai dalam dua bulan terakhir tahun ini. Sebab, Enang mengatakan Raperda tersebut akan menjadi prioritas tahun depan. "Tahun depan harus kita laksanakan, harus diangkat tahun 2020," ucap Enang.
Selain membahas Raperda yang tertunda itu, Enang mengklaim keempat komisi di DPRD Kota Cimahi saat ini tengah merancang Raperda yang harus dibahas dan diselesaikan pada tahun 2020.
Raperda yang akan diangkat tahun depan, ujar Enang, tentunya yang harus laik dan memiliki manfaat bagi mayarakat. Sebab, jika aturan itu dibuat namun tidak memiliki manfaat, akan hanya buang-buang uang dan energi.
"Makanya ada namanya penataan akademisi dalam hal ini laik atau tidaknya Perda itu diangkat. (Kalau) tidak layak kita buang kalau layak kita majukan," jelasnya.
Enang melanjutkan, sebetulnya setiap tahun pihaknya selalu menargetkan bisa membuat hingga 24 Raperda hingga membentuk Perda. Seperti tahun kemarin yang diklaimnya ada 24 Raperda yang sudah dibahas para wakil rakyat itu.
"Biasanya posisi 22 sampai 24 tapi dalam pelaksanannya rata-rata hanya sampai 18 maksimal 20. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai 20," pungkasnya.
