Minggu, 26 Mei 2024 19:49

ICW : Korupsi Sektor Tata Kelola Air Mengancam Kehidupan Warga

Penulis : Bubun Munawar
People's Water Forum
People's Water Forum [Indonesia Corruption Watch]

Limawaktu.id, Jakarta - Forum Air milik Rakyat Sedunia (People’s Water Forum – PWF) yang semestinya berlangsung di Bali sejak 20 Mei 2024 lalu mendapatkan ancaman dan kekerasan dari aparat negara dan aktor non negara.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengungkapkan, PWF merupakan wadah bagi kelompok masyarakat sipil yang mengkritisi Forum Air Sedunia (World Water Forum) yang diselenggarakan oleh pemerintah atas dasar kepentingan modal tanpa melibatkan warga secara penuh.

“Padahal secara prinsip, akses terhadap air merupakan bagian dari hak asasi manusia yang pemenuhannya  wajib dijamin oleh negara,” ungkapnya dalam siaran persnya, Minggu (26/5/2024).

Menurutnya, Represifitas oleh negara bukan tanpa sebab. Pemerintah merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan akses modal agar dapat membangun sejumlah proyek infrastruktur penyediaan dan pengelolaan air, baik yang berada di hulu maupun hilir.

Hal ini terbukti dari disepakatinya pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara pemerintah melalui Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan K-Water, perusahaan milik Korea Selatan dengan nilai investasi senilai Rp2,4 triliun.

Dia menjelaskan, pada tahun 2018 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani kasus suap pembangunan SPAM di Kementerian PUPR yang melibatkan mantan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Rizal Djalil. Selain Rizal, ada 8 (delapan) orang tersangka dari unsur pemerintah dan swasta yang turut ditetapkan sebagai tersangka.

“Modus operandi yang terungkap oleh KPK terbilang umum, dimana uang suap tersebut diberikan oleh pihak swasta agar pejabat SPAM dapat mengatur lelang proyek dan memberikan kemudahan dalam pengawasan proyek, serta dapat dengan mudah mencairkan anggaran,” jelasnya.

Dikatakannya, Pembangunan yang berkaitan dengan sektor air telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Jika dicermati lebih lanjut, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak 2016 hingga 2023 pemerintah telah melakukan pengadaan sebanyak 761 paket yang terdiri dari bendungan, jaringan irigasi, dan jaringan air baku dengan nilai Rp76,8 triliun yang tersebar di seluruh Indonesia. 29 proyek diantaranya dikerjakan di Bali dengan total anggaran Rp2,5 triliun.

Masuknya investasi ke Indonesia perlu juga diantisipasi oleh seluruh investor karena maraknya praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi ICW tahun 2016 hingga 2023 menunjukan bahwa terdapat 128 kasus korupsi berkaitan dengan proyek di sektor pengairan. Proyek tersebut beragam mulai dari peningkatan jaringan irigasi, pembangunan saluran air bersih, hingga proyek instalasi jaringan pipa PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum). 

“Tak tanggung tanggung, kerugian negara yang timbul akibat korupsi di 128 proyek tadi, mencapai Rp455 miliar. Modus yang dilakukan pun beragam, dengan peringkat tertinggi ditempati oleh proyek fiktif (42 kasus), kemudian disusul oleh penyalahgunaan anggaran (29 kasus), dan penggelapan (18 kasus),” katanya.

Dia melanjutkan, Alih-alih menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengelola sektor perairan, Indonesia sebagai tuan rumah Forum Air Dunia justru menunjukkan kepada negara-negara peserta bahwa pengelolaan sektor air masih sarat praktik korupsi. Ini juga berdampak pada situasi dimana warga di banyak daerah terpaksa membeli air bersih dengan harga yang tidak murah dikarenakan pasokan air bersih yang diterima tidak mencukupi, atau mengeluarkan biaya lebih untuk membeli atau menyewa pompa air. Belum selesai berjuang mendapatkan air, warga juga harus bertarung dengan represifitas saat mempertahankan haknya — atau bahkan saat sekadar ingin berdiskusi.

Represifitas yang menyasar kelompok masyarakat sipil khususnya pejuang lingkungan dan pejuang hak atas air,  merupakan bentuk nyata tindakan pemerintah dan aktor berpengaruh non-negara lainnya untuk menutup ruang partisipasi publik. Hal ini tentu dapat mempengaruhi terhadap upaya warga dalam mengawasi proyek pembangunan pemerintah yang cenderung korup, serta menciptakan suasana ketakutan.

 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer