Limawaktu.id, Kota Cimahi - Tingkat Pengangguran di Kota Cimahi dilaporkan masih relatif tinggi akibat maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran . Krisis ketenagakerjaan ini dipicu oleh tiga faktor utama, yakni dampak tekanan ekonomi global, belum berpihaknya undang-undang ketenagakerjaan terhadap pekerja, serta langkah efisiensi yang diambil oleh sejumlah perusahaan
Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Edi Suherdi, menyatakan bahwa dampak dari efisiensi tersebut menyasar sebagian besar pekerja warga Kota Cimahi . Beberapa perusahaan besar di Kota Cimahi yang mencatatkan PHK massal di antaranya: PT Matahari Sentosa Jaya, PT Mewah Niaga Tama, PT Nam-Nam.
Akibat PHK massal tersebut mengakibatkan jumlah pengangguran di Cimahi semakin bertambah hingga mencapai ribuan orang.
“Menyikapi kondisi krisis tersebut, SPSI Kota Cimahi bersiap bergabung bersama para pekerja se-Jabodetabek dan Jawa Barat untuk menggelar aksi damai di Jakarta,” kata Edi, Selasa, 22 September 2026.
Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut nasional setelah Aksi Damai serentak yang sebelumnya diselenggarakan di seluruh Indonesia pada 10 September 2026 . Berdasarkan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KSPSI kepada seluruh pimpinan dan anggota dalam koalisi, aksi akan dilaksanakan Kamis, 24 September 2026, dimulai pukul 12.00 WIB hingga maksimal pukul 17.00 WIB
“ Diperkirakan sebanyak 50.000 sepeda motor yang membawa pimpinan dan anggota KSPSI AGN se-Jabodetabek dan Jawa Barat akan memadati titik aksi . Sementara itu, pengurus di luar wilayah Jabodetabek dan Jabar diimbau menggelar aksi damai di daerah masing-masing
Edi menyebutkan, tuntutan Utama aksi adalah mendorong pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan sebagaimana usulan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia. Aksi nasional ini dirancang dalam bentuk orasi serta pawai kendaraan roda dua dan roda empat.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Cimahi Ike Hikmawati menyebutkan, pihaknya pada Senin 21 September 2026 melakukan kunjungan lapangan ke Disnaker Kota Cimahi Kunlap Komisi 4 ke Disnaker salah satunya terkait TPT yang tinggi tapi tingkat ekonomi baik dan stabil.
“ TPT tinggi di sektor formal padahal banyak UMKM dan pekerja informal. Hanya mereka-mereka ini masih tercatat tidak/belum bekerja
Sjauh ini upaya yg dilakukan melalui pelatihan digital marketing, barista dan video editing, seluruhnya terserap magang 2 pekan, diterima menjadi karyawan tidak 100%.
