Limawaktu.id,- Tekait dengan akan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cimahi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Gerakan Untuk Demokrasi (Forgud) akan melakukan evaluasi sejauhmana kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi selama ini yang Tema besarnya Tentang Potret Hukum Kota Cimahi.
Hal itu terungkap dalam Launching FORGUD, yang digelar pada Minggu (29/1/2023). Forum yang dibentuk pada 2020 lalu ini akan melakukan kajian berupa penerbitan buku menyikapi perjalanan Kota Cimahi sejak didirikan hingga saat ini. FORGUD sendiri beranggotakan enam orang, masing- masing Ruswan Rustandar sebagai Ketua, Al Hilal (sekretaris), Yudi Jamaludin (bendahara), Glen Bakri (humas), Usman Rachman (Litbang) dan Dedi Mulyadi (kerjasama).
Menurut Ketua FORGUD Ruswan Rustandar, dalam waktu dekat ini pihaknya akan menerbitkan buku yang meliputi enam thema yaitu Kerangka Teoritis Normatif PMH Korupsi di Lingkungan Aparatur Pemerintahan Daerah, Perbandingan Kontribusi untuk Akselerasi Kesejahteraan Rakyat dengan Peluang Pembuatan Korupsi Oknum Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, ‘Monkey See Monkey Do’ Hattrick tiga kali OTT KPK di Kota Cimahi, Ritualisasi Komisi KckBacks Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Cimahi (Pasca Cimahi menjadi Kota Otonom), Gambaran Peristiwa Pengumpulan dan Pemberian Uang beberapa pegawai Pemkot Cimahi dalam Kasus Suap Ajay Kepada Robin, ditinjau Pasal 5 ayait (1) KUHP dan UU 31/1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Rasionalisasi Perilaku Korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah, Studi Kasus Kota Cimahi.
Dikatakannya kegiatan FORGUD diawali pada 2020 tentang keberadaan Foto Wali Kota Cimahi saat itu Ajay M Priatna yang ada di karung beras Bansos untuk bantuan Covid 19.
“Kami juga sudah mendiskusikan soal alokasi bantuan dana bansos pada 2019 menjalang Pemilu, saat pemerintahan dipimpin bu Atty Suharti dan saat Pak Ajay M Priatna. Pada pos bantuan yang dialokasikan terutama pada pada saat kepemimpinan pak Ajay itu lebih besar sehingga terjadi ketimpangan, ini ada apa ?, jadi kita sudah bergerak sejak 2020 dalam bentuk tulisan, bukan dadakan, ” terangnya.
Bidang Program dan Humas FORGUD Glen Bakri menyebutkan, dugaan terjadinya Ritualisasi Komisi Kickback Proyek diduga menjadi kegiatan yang dilakukan diberbagai daerah termasuk di Kota Cimahi.
“Diduga hal itu juga terjadi di Kota Cimahi, karenanya kita akan lakukan telaah dan dituangkan dalam bentuk tulisan untuk sebuah penerbutan buku,” jelasnya.
Menurut Glen, yang menjadi korban adalah pihak ketiga karena aktivitas usahanya dirugikan. Selain itu, kualitas pekerjaan yang diterima oleh masyarakat sebagai penerima manfaat juga akan berkurang.
“Untuk menghindari terjadinya hal itu tergantung kepada keinginan pemerintah kota mau tidak dihilangkan demi kebaikan masyarakat Kota Cimahi karena apa yang dikerjakan sesuai dengan speknya,” katanya.
Sedangkan Litbang FORGUD Usman Rachman menyebut, menjelang berakhirnya RPJP Kota Cimahi yang akan berakhir pada 2023 ini, pihaknya ingin melakukan telaahan sejauhmana pencapaian dari RPJP itu sejak berdirinya Kota Cimahi , maka yang perlu dipotret adalah kinerja pembangunan, termasuk kinerja organisasi atau SDM.
Yang selanjutnya, kata Usman, pengurus yang tergabung di FORGUD merupakan para pendiri Kota Cimahi ini, merasakan terjadinya Hattrick secara hukum sehingga para pendiri ini berpikir apakah dibentuknya Kota Cimahi ini mudharat ata apa sehingga perlu dilakukan evaluasi.
“Maka kita akan melakukan penerbitan buku tentang potret hukum Kota Cimahi sejak wali kota pertama hingg saat ini, intinya ingin memberikan gambaran kepada masyarakat sehingga pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah 2024 , masyarakat akan mengerti untuk memilih siapa, karena kita tetap harus memunculkan hal yang baik untuk Kota Cimahi, “ pungkasnya.
