Limawaktu.id,- Hampir semua wilayah Provinsi Jawa Barat masuk zona merah rawan bencana, baik berupa banjir maupun tanah longsor, masyarakat harus waspada dan stake holder harus siaga. Yang paling penting, tanggap darurat juga bisa gerak cepat. Tahu mana skala prioritas mana yang bisa ditunda.
"Karena bencana alam tidak dapat dipastikan tapi diketahui dari tanda-tandanya, seperti, hujan yang deras dan lebat, gunung dan perbukitan yang sudah gundul atau beralih fungsi," kata Wakil Ketua Komisi IV dprd jabar Daddy Rohanady, Jumat (9/3/18).
Tahun 2018 ini, kata Daddy, sudah cukup banyak bencana alam yang terjadi di kabupaten kota Jawa Barat, baik berupa banjir maupun dan tanah longsor.
"Untuk itu, masyarakat dan stakeholder harus waspada dan bersiap-siap menghadapi semua itu," katanya.
Tahun 2018 ini, bencana banjir dan tanah lonsor sudah terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat seperti di Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupatan Cirebon, dan Kota Cirebon.
"Peristiwa yang sudah melanda daerah-daerah tersebut di atas, harus disikapi oleh masing-masing Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota maupun Pemprov," katanya.
Walau Jawa Barat termasuk daerah merah rawan bencana, tetapi antisipasi terkait tanggap darurat bencananya rendah, terutama soal dana.
"Jadi penanganan bencana kesannya lambat, menurut saya, dan harus didorong bagaimana secepatnya. Kalau terkait dengan jalan, relatif lebih cepat ketika ada longsoran tanah butuh mobilisasi alat berat dan sebagainya, juga agak kurang sigap menurut saya, seharusnya seperti itu, ada alat berat yang standby atau mudah sekali dimobilisasi untuk bantuan secepatnya," ujarnya.
"Kalau sedang mengerjakan jalan, geser dulu bereskan dulu seperti itu , itu menjadi skala prioritas, utamakan itu urusan kemanusiaan, itu menyangkut nyawa manusia," ujar politisi Gerindra dari dapil Kab/kota Cirebon dan Indramayu ini.
