Limawaktu.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I 2026 tak sekadar administratif, tetapi berorientasi langsung pada stabilitas nasional dan percepatan program prioritas pemerintah. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Dalam paparannya, Tito menyoroti Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Februari 2026 sebagai instrumen konsolidasi kekuatan birokrasi lintas level. Forum tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan alat kendali untuk memastikan agenda Presiden diterjemahkan seragam hingga ke daerah.
“Sinkronisasi pusat dan daerah menjadi kunci. Tanpa itu, program prioritas tidak akan berjalan optimal,” tegasnya.
Di sisi lain, Kemendagri juga bergerak cepat dalam penanganan pascabencana di Sumatera. Pembentukan Satgas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dinilai sebagai langkah taktis untuk memangkas hambatan birokrasi, sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran. Intervensi diperkuat dengan pengawasan ketat anggaran daerah dan layanan administrasi kependudukan jemput bola bagi korban terdampak.
Tak hanya itu, pengerahan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan ASN Kemendagri ke wilayah bencana menunjukkan pendekatan “turun langsung” pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan.
Dalam aspek tata kelola, Tito menekankan disiplin kepala daerah sebagai faktor krusial. Kemendagri bahkan mengeluarkan edaran pembatasan perjalanan luar negeri selama periode Lebaran—tujuh hari sebelum dan sesudah hari raya—untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
“Kepala daerah harus hadir untuk rakyatnya, terutama di momentum krusial seperti Lebaran,” ujarnya.
Capaian di sektor administrasi kependudukan juga menjadi sorotan. Perekaman KTP elektronik yang menembus 97,64 persen dan pemadanan DTSEN sebesar 98,68 persen disebut sebagai fondasi penting bagi akurasi kebijakan berbasis data, termasuk dalam penyaluran bantuan sosial.
Lebih jauh, Kemendagri memposisikan diri sebagai motor penggerak program prioritas nasional di daerah—mulai dari pengendalian inflasi berbasis rapat mingguan dan intervensi lapangan, hingga pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tak berhenti di situ, dukungan juga diarahkan pada program strategis lain seperti pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, hingga pengolahan sampah menjadi energi melalui Gerakan Indonesia ASRI. Langkah ini mempertegas peran Kemendagri sebagai koordinator lintas sektor di daerah.
Dari sisi fiskal, realisasi anggaran baru mencapai Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari pagu Rp7,82 triliun per akhir Maret 2026. Angka ini menjadi catatan awal yang akan menentukan akselerasi belanja pemerintah ke depan.
