Rabu, 15 November 2023 12:56

Demokrasi Pancasila Pilihan Tepat Kelola Bangsa Indonesia yang Majemuk

Penulis : Bubun Munawar
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin,  memberikan keterangan pers usai  membuka Habibie Democracy Forum 2023, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, memberikan keterangan pers usai membuka Habibie Democracy Forum 2023, di Jakarta, Rabu (15/11/2023). [BPMI/Setwapres ]

Limawaktu.id, Jakarta - Para Pendiri Bangsa Indonesia telah bersepakat untuk memilih jalan demokrasi, serta membangunnya di atas kemajemukan. Keragaman latar belakang sosial, etnis budaya, ekonomi maupun politik telah menjadi fondasi yang kuat bagi berdirinya pilar-pilar demokrasi. 

Presiden Soekarno dalam Sidang Umum PBB 1960 telah menegaskan, bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari jati diri bangsa di kepulauan Nusantara, yang sudah ada sejak dahulu kala dan di dalamnya berisikan nilai-nilai demokrasi.

“Demokrasi Pancasila merupakan pilihan tepat untuk mengelola bangsa Indonesia yang majemuk. Selain menghadirkan tantangan, kemajemukan bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Allah SWT yang harus senantiasa kita jaga bersama,” terang Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, saat membuka Habibie Democracy Forum 2023, di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Menurutnya, kita pun patut mengakui bahwa Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika terbukti mampu menjaga persatuan dan kesatuan, serta akan senantiasa relevan sebagai pandu bagi bangsa Indonesia.

“Demokrasi tentu bukan tujuan akhir, namun proses panjang yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bersama bangsa ini. Memasuki usia yang ke-78, perjalanan demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai dinamika. Ada masa-masa sulit yang pada akhirnya dapat terlewati berkat peran pemimpin yang transformatif, salah satunya adalah Bapak BJ Habibie,” katanya.

Dia menjelaksan, BJ. Habibie memimpin Indonesia pada periode situasi yang sulit karena adanya krisis multidimensi, seperti belum pulih dari krisis moneter tahun 1998 dan ancaman perpecahan bangsa.Namun, beliau mampu melakukan transformasi demokrasi yang kita rasakan dampak baiknya sampai sekarang. Pada masanya, beliau menyelenggarakan pemilu multipartai demokratis pertama kalinya sejak Pemilu 1955, membuka keran kebebasan pers sepertibyang disampaikan Pak ilham, membebaskan tahanan politik, serta ikut andil dalam amandemen UUD 1945 yang menjadi fondasi demokrasi Indonesia pasca-reformasi.

Dia melanjutkan, Pemimpin transformatif, bukan hanya pemimpin yang baik, namun terus melakukan perbaikan. Bukan hanya pemimpin yang saleh namun juga pemimpin yang muslih, demi tercapainya transformasi yang berkesinambungan.

“Pada usia ke-100 nanti, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan visi sebagai Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Proses menuju cita-cita mulia itu mesti didukung oleh pemerintahan yang kapabel dan demokrasi yang matang. Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang mengedepankan ide, gagasan, dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila,” lanjut Wapres.

Wapres menuturkan, Pendewasaan demokrasi antara lain dilakukan dengan memberikan literasi dan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Pembangunan demokrasi hendaknya juga menjadi komitmen kolektif yang mampu merangkul keberagaman warga bangsa. Dengan begitu, partisipasi aktif warga negara sebagai satu penanda kematangan demokrasi juga akan terus meningkat.

“Saya meyakini, Habibie Democracy Forum merupakan upaya strategis untuk melanjutkan legasi Pak Habibie dalam membangun demokrasi Indonesia yang inklusif. Fasilitasi dialog yang terbuka dan konstruktif adalah bagian dari peningkatan literasi politik masyarakat,” tuturnya.

Wapres berpendapat, Habibie Demokrasi Forum juga dilaksanakan pada momentum yang tepat di saat bangsa Indonesia sedang bersiap mengadakan pesta demokrasi. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Secara alamiah, menjelang kontestasi pemilu, temperatur politik akan menghangat. Sebagai dinamika demokrasi dan masih dalam koridor hukum, tentunya hal ini sah-sah saja. Perbedaan preferensi politik menjadi hal yang wajar yang harus disikapi secara matang dan dewasa. Ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari, karena akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Pertama, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Lalu, politik identitas, serta politik uang.

“Untuk itu, kita mesti bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024. Pada 2019, tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 81,93%. Saya berharap, Pemilu 2024 nanti berjalan lancar sehingga tingkat partisipasi pemilih akan meningkat,” pungkasnya.

 

Baca Lainnya