Limawaktu.id, Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan terkait kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diberlakukan secara nasional sejak awal April 2026. Ia menilai kebijakan tersebut bukan hal baru, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Dedi, konsep kerja fleksibel seperti WFH sejatinya telah lebih dulu diterapkan di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi birokrasi. Ia menyebut, pola kerja ini mampu menekan berbagai biaya operasional pemerintahan, mulai dari penggunaan listrik hingga kebutuhan fasilitas kantor lainnya.
“WFH bukan sekadar perubahan sistem kerja, tetapi bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efisien dan adaptif,” ujar Dedi.
Ia juga menekankan bahwa penerapan WFH harus diiringi dengan pengawasan kinerja yang optimal agar produktivitas ASN tetap terjaga. Dengan demikian, fleksibilitas kerja tidak mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selain menyoroti kebijakan WFH, Dedi juga diketahui melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah sekolah di wilayah Subang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi fasilitas pendidikan tetap layak dan mendukung proses belajar mengajar pascalibur Lebaran.
Langkah tersebut menunjukkan komitmen Dedi dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik, baik di sektor pemerintahan maupun pendidikan.
Dedi berharap, kebijakan WFH dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menghadirkan sistem kerja yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
