Limawaktu.id, Kota Bandung – Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat dengan agenda Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) diwarnai interupsi salah satu anggota DPRD Jawa Barat asal Fraksi PDI Perjuangan Deni Maradona Hutabarat, Jum’at, 31 Oktober 2025.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Fraksi PDI Perjuangan Doni Maradona Hutabarat mempertanyakan tindaklanjut dari dikeluarkannya surat edaran penutupan 26 perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Bogor.
“Saya mepertanyakan langkah setelah penutupan ini karena ada sekitar 13544 lebih KK yang terdampak dari pedagang, pelaku usaha, dari sopir dan sebagainya , apa yang dilakukan oleh DPMD, yang terdata ada 2644 jiwa yang terdampak informasi juga ada pemprov akan memberikan bantuan, senilai Rp3 juta.Apakah perjiwa atau per KK. Tindaklanjutnya seperri apa anggaran yang akan dipergunakan juga dari pos mana,?” kata Doni.
Dia mengaku sudah mempertanyakan hal itu kepada Kepala Dinas (Kadis) namun tidak mendapatkan respon.
“Saya mempertanyakan bagaimana sikap Pemprov Jabar kepada 13544 jiwa yang terdampak, yang menggantungkan hidup di pertambangan. Saat turun ke lokasi ada anak yang sudah tidak sekolah, ada yang kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Saya harus memperjuangkan aspirasi ini dan tindak lanjut dari pemerintah provinsi yang dikeluarkan untuk perusahaan tambang tersebut, pak Gubenrur,” paparnya.
Doni berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan tindaklanjut karena warga di lokasi tersebut sudah bertahun-tahun didunia pertambangan.
Mendapat pertanyaan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang lebih akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) ini mengungkapkan, persoalan Parung panjang itu adalah persoalan yang panjang, sudah berpuluh-puuh tahun , dimana area tersebut mengalami kehancuran yang luar biasa, jumlah yang meninggal sudah lebih dari 100 orang, dengan kecelakaan hampir tiap hari, masyarakat ada yang trekena ISPA dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan, Pemprov jabar sudah mulai berusaha tahun ini membangun jalan tetapi tidak mungkin dibangun tetapi dilewati truk dengan tonase diatas 20 ton
“Sehingga ikhtiar kami hal itu dihentikan sementara, didasarkan pada variable kerusakan lingkungan, kedua variable perlindungan tenaga kerja, yang ketiga variable reklamasi, dan yang keempat variable transportasi, yang kelima adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada Bahasa hukum yang memadai, sehingga tim audit pemprov jabar yang terdiri dari para akademisi yang sudah bekerja, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera mengumumkan hasil auditnya,” ungkap Dedi.
Menurut Dedi, Pemprov Jabar akan bersikap mengikuti rekomendasi audit pakar, karena tidak ingin mengambil pertimbangan berdasarkan pertimbangan politik.
Tak hanya itu ada ikhtiar dari pemprov jabar untuk memenuhi kebutuhan pokok, dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup.
“Salah satunya Pemprov sudah menerima data dari para kepala desa, yang masuk datanya adalah 9000 KK itupun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut, karena ada oknum kades yang merangkap pemain tambang,” katanya.
Dia menjelaskan, pihaknya akan memberikan bantuan sosial Rp3 Juta kepada tiap KK selama dua atau tiga bulan, dengan menggunakan dana Biaya Tidak Terduga (BTT) yang haru dilakukan melalui persetujuan kementerian dalam negeri.
“Pemprov memiliki hak untuk mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan, penyerahannya akan dilakukan minggu depan melalui nomor rekening sampai bulan Januari 2026,” jelas Dedi.
Selain itu, Dedi juga menyebut, Pemprov jabar menyiapkan dua solusi yaitu menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS dan upahnya juga tidak standar untuk bekerja ebagai tenaga outsourching Pemda Jabar untuk mengurus jalan. Sementara Untuk para sopir ditawarkan mendapatkan kredit mobil tanpa bunga, yang akan dilakukan kerjasama dengan BJB.
“Kedepan tambang ini akan dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat setempat agar ada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data yang ada pada kami masyarakat disekitar lokasi tambang tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Jika ada anak yang sudah tidak sekolah kami bertanggungjawab, akan dimasukan lagi sekolah dan dibayar pemerintah,” sebutnya.
