Limawaktu.id, Untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan, terutama komoditas pangan pokok seperti bawang merah dan cabe, Pemkot Cimahi melakukan kerjasama antar daerahh dengan Kabupaten Garut, karena Kota Cimahi bukan merupakan daerah pertanian atau penghasil komoditas pertanian.
“Sebagai bentuk yang kita lakukan dalam upaya untuk mengendalikan inflasi di kota Cimahi secara struktural atau sistematis yaitu dengan melakukan kerjasama antar daerah, mengingat Cimahi bukan sebagai daerah penghasil, untuk itu bekerjasama dengan daerah penghasil dalam hal ini dengan Kabupaten Garut yang mempunyai produk-produk pertanian, inilah secara structural yang kita lakukan selain yang seasonal atau yang situasional,” ungkap Pj Wali Kota Cimahi Dicky Saromi, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12/2023).
Dicky menjelaskan bahwa pengendalian inflasi yang diharapkan melalui kerjasama ini, tidak bisa langsung tentang hitungan angka, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga pasokan atau supply komoditi yang ada di Kota Cimahi, karena dengan supply yang terjaga harga komoditas pangan pokok juga bisa terjaga.
Inflasi di Kota Cimahi ini termasuk daerah yang non IHK (Indeks Harga Konsumen). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat inflasi Kota Cimahi masih di bawah rata-rata Jawa Barat dan Nasional yaitu 2,37%. Dicky menyebut Pemkot Cimahi telah melakukan berbagai strategi dalam pengendalian inflasi.
“Ini merupakan kabar yang menggembirakan, sekalipun ada beberapa komoditi yang fluktuatif naik. Saat ini sedang kita lakukan beberapa upaya, yang salah satunya kerjasama antar daerah, kita harus optimis untuk dapat menekan laju inflasi, dan yang lebih penting kita bisa menekan indeks perkembangan harga dan fluktuasi harga-harga komoditi tidak terus menerus naik bahkan bisa turun,” tuturnya.
Selain penguatan kerjasama antar daerah Kota Cimahi juga melaksanakan upaya situasional lainnya seperti Operasi Pasar Murah, Gerakan Pasar Murah, Sidak pasar dan pemantauan stok pangan serta Gerakan Menanam Tanam Cepat Panen. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan laju inflasi.
Kerjasama antar daerah ini menjadi salah satu dari lima arah kebijakan Bank Indonesia yang diperkuat dengan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah, serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Hal ini sesuai dengan tema Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2023 “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasional”.
