Limawaktu.id, Kota Cimahi – Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi akan memulai pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026. PTSL merupakan program strategis nasional yang merupakan amanah dari pemerintah pusat.
“Kami akan melakukan sertifikasi sebanyak seribu bidang di Kota Cimai pada tahun 2026, yang akan dilaksanakan di 15 kelurahan, namun dalam pelaksanaannya kita lihat dulu berkasnya karena memang di Kota Cimai ini pemetaan kan sudah dilakukan hampir semuanya, jadi dengan demikian kita tinggal menindaklanjuti untuk sertifikasinya,” terang Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi, Andhi Putra Pratama, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut Andhi pihaknya akan melihat mana berkas-berkas yang memang sudah sangat siap, subyeknya sudah tepat, kemudian tidak ada masalah, bukan aset Pemda, dan dikuasai oleh pemohon sendiri.
“Nah itu yang kita prioritaskan untuk dijadikan sertifikatnya, seperti itu. Kalau nggak salah perkelurahan 30, tapi kan kita nggak bisa matok seperti itu, Jangan sampai nanti yang sudah siap malah nggak terlayani, malah kasihan,” katanya.
Andhi menjelaskan, pihaknya secara prinsip sudah siap untuk melaksanakan program PTSL di 15 keluarahan se Kota Cimahi. Namun prosesnya tergantung data yang ada di masyarakat. JIka misalnya itu perkelurahan 30 sertifikat itu juga nggak masalah nanti dilhat dulu kelengkapan berkasnya.
“ Tapi yang terjadi sekarang memang ada berkas-berkas yang memang sudah siap. Sedangkan di tempat lain malah belum siap. Ini kan mungkin kita coba prioritaskan terhadap berkas-berkas yang memang sudah layak,” jelasnya.
Sementara terkait dengan biaya, Andhi menyebutkan, penerbitan sertifikat PTSL ini di BPN itu 0 rupiah atau gratis, nanti masyarakat itu terkait biaya hanya menyiapkan materai saja dengam patok atas bidang tanahnya, sesuai dengan kewajiban dari pemohonnya.
Saat pelantikan Satgas PTSL yang dihadiri Wali Kota Cimahi Ngatiyana, BPN meminta dukungan dari wali kota. Bahkan sudah memerintahkan kepada staf di kelurahan, maupun dari kecamatan, atau OPD terkait dengan hal ini untuk membantu dan mensukseskan program PTSL,
“Dalam pelaksanaan PTSL, ini ada tim ajudikasi yang dimana salah satu anggotanya adalah para lurah. Kmai juga sudah melantik Satgas PTSL pada Selasa lalu,” sebutnya.
Andhi melanjutkan Satgas PTS itu terdiri dari beberapa tim, tim ajudikasi, untuk pendaftaran pertama kali, terus ada satgas fisik, satgas yuridis, dan juga satgas administrasi.
“Harapan kami ini program PTSL ini dapat berlangsung dengan baik, dengan cepat, dengan aman juga, dan tentunya ini akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat,” lanjut dia.
Dikatakan Andhi, dampak yang baik itu nanti ketika masarkat sudah menerima sertifikatnya, berarti yang pertama mereka akan merasakan kepastian hukumnya sudah jelas. Kemudian ada ada dampak-dampak yang lain.
“Misalnya kalau sertifikat tentunya bisa jadi hak tanggungan, itu bisa mengakses kepada modal yang pada akhirnya bagi masyarakat kurang mampu, ini akan bisa mengakses ke sistem ekonomi yang lebih baik, “ pungkasnya.
