Limawaktu.id, Jakarta - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Fokus utama diarahkan pada pembersihan lumpur serta rehabilitasi lahan pertanian guna memulihkan aktivitas masyarakat dan menjaga ketahanan pangan.
Berdasarkan laporan Satgas per 28 Maret 2026, progres pembersihan lumpur menunjukkan capaian signifikan di sejumlah wilayah terdampak. Di Aceh, dari total 476 lokasi, sebanyak 396 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara 80 lokasi masih dalam proses. Di Sumatera Utara, dari 24 lokasi, sebanyak 20 lokasi telah rampung ditangani. Sementara itu, di Sumatera Barat, seluruh 29 lokasi terdampak telah berhasil dibersihkan atau mencapai 100 persen.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa penanganan lumpur menjadi prioritas utama pemerintah, khususnya di wilayah dataran rendah yang terdampak paling parah.
“Lumpur ini menjadi problem utama di dataran rendah. Kami telah memetakan ratusan titik terdampak di tiga provinsi, dan saat ini progres penyelesaian secara keseluruhan telah mencapai sekitar 84 persen,” ujar Tito dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta.
Selain pembersihan lumpur, Satgas juga mempercepat rehabilitasi lahan sawah yang rusak akibat bencana. Dari total 42.702 hektare lahan terdampak, sebanyak 991 hektare telah direhabilitasi, sementara 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.
Secara rinci, di Aceh dari 31.464 hektare lahan terdampak, baru 42 hektare yang berhasil dipulihkan. Di Sumatera Utara, dari 7.336 hektare, sebanyak 170 hektare telah direhabilitasi. Adapun di Sumatera Barat, progres rehabilitasi mencapai 779 hektare dari total 3.902 hektare.
Pemerintah juga tengah melakukan normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi berat akibat lumpur. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah banjir susulan sekaligus memastikan sistem irigasi dapat kembali berfungsi optimal bagi sektor pertanian dan tambak warga.
Dengan percepatan tersebut, pemerintah menargetkan pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dapat segera tuntas, sehingga aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak kembali berjalan normal.
