Limawaktu.id, Bandung Barat – Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) seperti kemiskinan, stunting, inflasi, pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan para tokoh yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang dan Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), saat digelarnya Peringatan Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Bandung Barat, di Sekretariat P4KBB, Jalan Cibatu Desa Cilame Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada Sabtu (6/1/2024).
Ketua Umum P4KBB Yacob Anwar Lewi mengatakan, setelah hampir 17 tahun berdirinya Kabupaten Bandung Barat, pihaknya menilai kondisinya masih belum sesuai dengan harapan yang diinginkan.
“Selama 17 tahun berdirinya KBB kami melihat perjalannnya masih belum sesuai dengan cita-cita pemekaran, “ terang Yacob, usai Peringatan 17 Tahun lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007.
Pada Peringatan tersebut, selain dilakukan silaturahmi antara pengurus P4KBB dan unsur masyarakat, juga dilakukan sarasehan terkait dengan pemekaran KBB yang sudah menginjak usia 17 tahun.
Dia menyebutkan, beberapa hal yang masih harus diperbaiki oleh Pemda KBB adalah soal kemiskinan dimana Kabupaten Bandung Barat saat ini mendududki posisi keempat terbawah di Jawa Barat sebagai daerah yang masih tinggi angka kemiskinannya, sehingga P4KBB mengaku sangat miris melihat kondisi tersebut.
Selain itu kata Yacob, tingginya inflasi juga masih terjadi di KBB. Hal lainnya adalah kondisi infrastruktur di KBB yang masih perlu banyak pembenahan. Memang sudah banyak perubahan seperti di daerah selatan yang sudah bagus, tapi banyak juga daerah lainnya yang kondisi jalannya masih sangat rusak.
“Carut marutnya kondisi birokrasi di KBB juga kami harapkan bisa ditangani oleh Pj Bupati saat ini,” katanya.
Yacob menjelaskan, terkait dengan tahun politik yang akan dilaksanakan di KBB, P4KBB sudah merencanakan untuk membuat kriteria seperti apa Bupati yang akan menjadi pemimpin di KBB. Melalui beberapa kajian dan pembahasan.
“Kami sedang melakukan pembahasan bersama dewan pertimbangan, dewan penasehat dan pengurus, soal kriteria apa saja Bupati yang akan memimpin KBB kedepan,” sebutnya.
Semnetara itu, salah seorang pelaku sejarah perjuangan pembentukan Kabupaten Bandung Barat Eman Sulaeman mengatakan, yang namanya perjuangan pembentukan KBB itu dilakukan bukan oleh segelintir orang, namun semua masyarakat Bandung Barat ikut serta berjuang, namun saat ini masih ada yang beranggapan jika perjuangan ini dilakukan oleh segelintir orang.
“Perjuangan itu dilakukan oleh pihak yang tersirat dan tersurat.Yang tersurat itu hanya beberapa orang saja, saya merasa miris sebenarnya apa yang sudah diberikan kepada masyarakat KBB dari hasil perjuangan ini.Jadi pejuang KBB itu bukan segelintir orang saja,” katanya.
Terbentuknya Kabupaten Bandung Barat ini merupakan hasil perjuangan, bukan hadiah. Hal itu tercantum dalam undang-undang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.
“Kita tak cukup bangga dengan hasil perjuangan yang dilakukan, tapi bagaimana perjuangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat Bandung Barat,” paparnya.
Sementara, salah seorang pelaku sejarah perjuangan KBB yang juga mantan ASN di Bandung Barat Megahari Pujiharto mengaku miris atas kurang pedulinya eksekutif dan legislatif di KBB yang tak satupun menghadiri acara tersebut. Padahal pihak panitia sudah melayangkan undangan baik ke Pemda maupun DPRD termasuk para tokoh dan parpol yang ada di KBB.
“Kami sangat menyesalkan ketidak hadiran para anggota dewan yang notabene banyak yang tidak mengetahui sejarah perjuangan KBB ini, termasuk para kepala SKPD yang harusnya hadir. Bagaimana mereka mau melayani publik KBB kalau tidak tahu latar belakang sejarahnya,” jelasnya.
Pihaknya mempertanyakan kepedulian dari para naggota dewan maupun kepala SKPD di Kabupaten Bandung Barat atas ketidakhadiran ini.
“Kami mengharapkan kedepan akan ada even lagi yang bisa melibatkan kehadiran dari para Kepala SKPD dan para anggota dewan,” pungkasnya.
