Limawaktu.id, Kota Bandung - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan, permasalahan Rentenir tidak sekadar persoalan pinjam-meminjam uang, melainkan menyangkut struktur ketimpangan sosial ekonomi yang kronis.
“Banyak masyarakat yang terjebak karena beban finansial yang berlebihan dan dorongan kebutuhan hidup yang tinggi, hingga menjadikan rentenir sebagai satu-satunya jawaban instan,” ungkapnya, Jum’at, 1 Agustus 2025.
Menurutnya, Hingga pertengahan 2025, tercatat 17.430 pengaduan telah ditangani. Sebanyak 38% pengaduan berasal dari warga yang terjerat pinjaman rentenir untuk modal usaha, 27% untuk kebutuhan hidup, 5% pendidikan, 4% kesehatan, dan sisanya kebutuhan lain.
Keberadaan Satgas Anti Rentenir, yang telah dibentuk sejak 2017 dan diperkuat kelembagaannya di bawah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sejak 2021, menunjukkan dampak signifikan.
Satgas ini memiliki tugas utama berupa sosialisasi, advokasi, mediasi, hingga kemitraan dan verifikasi pengaduan.
Dia menjelaskan, pentingnya pendekatan komunitas dalam menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat.
Pendekatan ini diyakini lebih efektif untuk membentuk keuangan inklusif dan mengakhiri ketergantungan pada pinjaman dari rentenir. KBR pun lahir sebagai jawaban konkret dari pendekatan tersebut.
“KBR bukan hanya tempat tinggal yang bebas dari rentenir, tetapi harus menjadi tempat edukasi, informasi, pemberdayaan ekonomi, bahkan destinasi wisata,” kata Farhan.
Targetnya, pada setiap KBR terdapat sedikitnya 40 warga binaan baik yang pernah terjerat rentenir maupun yang rentan menjadi korban.
Mereka didampingi, dilatih, dan dikembangkan potensinya agar mampu menularkan nilai-nilai produktif ke masyarakat lainnya. Selain korban rentenir, sasaran program juga mencakup pelajar, mahasiswa, pelaku UMKM, ASN, guru, hingga kelompok disabilitas. Saat ini, Kota Bandung telah memiliki 14 titik KBR yang tersebar di berbagai kecamatan.
Dua lokasi pertama sebagai pilot project yaitu Kecamatan Ujungberung dan Sukajadi, dimulai pada tahun 2023.
Tahun ini ditargetkan penambahan 10 titik baru, sehingga jika terealisasi, akan ada total 24 titik KBR dari 30 kecamatan yang ada. Sisanya akan dikejar penyebarannya dalam roadmap hingga tahun 2026.
KBR juga hadir dengan berbagai inovasi berbasis kawasan. Program ini tidak berjalan sendiri, melainkan dibangun melalui kolaborasi multipihak model hexahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan lembaga keuangan.
