Cimahi - Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain mengatakan, kekosongan sejumlah posisi di lingkungan Pemkot Cimahi harus segera diisi. Baik untuk jabatan setingkat kepala seksi, kepala bidang, sekretaris hingga kepala dinas.
"Sudah lama saya sampaikan yah agar ini segera terisi karena tetap akan menyebabkan pelayanan masyarakat yang gak maksimal," kata Achmad saat ditemui, Kamis (23/7/2020).
Saat ini, ada sejumlah posisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkot Cimahi yang belum memiliki pimpinan definitif. Seperti Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Direktur Utama RSUD Cibabat, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP2KBP3A) hingga Inspektorat.
Belum ditambah dengan posisi seperti kepala seksi, kepala bidang, kepala bagian hingga sekretaris. Posisi tersebut untuk sementara ini diisi Pelaksana Tugas (Plt)."Plt itu kan punya kewenangan terbatas," ucap Achmad.
Untuk sementara ini, kata Achmad, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) mungkin tidak terlalu terlihat karena Pemkot Cimahi masih fokus dalam penanganan virus korona atau Covid-19. Begitupun anggaran programnya terdampak refocusing dan realokasi penanganan virus tersebut.
Meski begitu, kata dia, tetap kekosongan tersebut harus segera diisi. Begitupun posisi jabatan setingkat esellon III dan IV.
"Harus segera diisi untuk keberlangsungan organisasi. Masih banyak pegawai yang sudah cukup pangkat dan golongannya," pungkas Achmad.
Sekretaris Daerah Kota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan mengatakan, kekosongan yang ditinggalkan para pejabat tersebut tentunya akan segera dilakukan pengisian melalui seleksi terbuka atau open bidding.
"Harus segera diisi, tapi kan semua berproses. Secara administrasi harus ditempuh," kata Dikdik.
Dikatakan Dikdik, pihaknya ingin segera melakukan open bidding untuk mengisi posisi yang sementara ini diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt). Pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Kalau kita inginnya segera mungkin. Tapi kita belum bisa memastikan kapan," ujar Dikdik.
