Limawaktu.id,- Bank Perkereditan Rakyat (BPR) bisa mengcounter keberadaan bank emok yang menimbulkan keresahan di masyarakat Kota Cimahi. Pasalnya, di Kota Cimahi sudah lahir Perda Nomor 19 Tahun 2014 Tentang BPR.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cimahi Asep Sitiesna mengatakan, pihaknya akan mendorong lahirnya BPR untuk menjadi solusi atas maraknya bank emok di Cimahi .
“Di Kota Cimahi sebenarnya sudah lahir Perada No. 19 Tentang Bank Perkereditan Rakyat, jika ini dilaksanakan setidaknya akan mencounter keberadaan Bank Emok di Cimahi,: jelasnya, Jum’at (5/8/2022).
Menurut dia, dengan keberadaan Perda tersebut pihaknya akan terus mendorong dan mengawal dibentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan menjadi solusi penambahan asli daerah (PSD) dari sektor non pajak.
Dengan dibubarkannya Perusda Jati Mandiri, maka peluang untuk membentuk BUMD yang salah satu usahanya adalah BPR diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan PAD serta menopang pelaku UMKM untuk lebih mudah mendapatkan akses permodalan.
“Kita harapkan jika sudah ada BPR birokrasinya tidak berbelit sehingga nantinya bisa menopang para pelaku UMKM dalam mendapatkan permodalan,” jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Maraknya para rentenir yang mulai memasuki sejumlah Rukun Warga (RW) di Kota Cimahi mengundang keprihatinan Forkopimda Kota Cimahi untuk mencarikan solusinya agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Zulkarnain mengatakan bahwa persoalan bank emok ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bahkan hal ini sering menjadi aspirasi dari masyarakat saat para anggota DPRD Kota Cimahi melaksanakan reses di Dapilnya masing-masing.
“Persoalan Bank Emok ini sering muncul dalam rerses kami para anggota dewan,” jelasnya, saat Coffee Morning bersama Forkopimda dan Insan Media yang digagas Sekretariat DPRD Kota Cimahi, Rabu (3/8/2022).
Plt Walikota Cimahi, Ngatiyana mengakui mengenai keberadaan Bank Emok ini memang meresahkan karena bunganya yang berlipat-lipat. Untuk itu, pihaknya akan membuat solusi atas kebutuhan masyarakat ini dengan cara mengoptimalkan kembali koperasi di Kota Cimahi.
“ Saya minta kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Perindustrian (Disdagkoperin) untuk kembali meningkatkan pembinaan koperasi yang ada di Kota Cimahi,” ulasnya.
