Limawaktu.id, Jakarta - Bergabungnya Bank Central Asia (BCA) sebagai penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mansyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menandai langkah penting bagi sektor perumahan nasional.
“Melalui kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), BCA akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan REndah (MBR),” terang Mentrei Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Selasa, 28 Oktober 2025 .
Menteri Maruarar menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan perbankan harus terus diperkuat agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga kehidupan yang lebih layak.
“Kita ingin memastikan setiap keluarga Indonesia punya tempat tinggal yang aman, sehat, dan terjangkau. Karena rumah bukan hanya tempat bernaung, tapi juga titik awal kesejahteraan,” tuturnya.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mendorong keterlibatan bank swasta lain agar semakin banyak pilihan bagi rakyat untuk memiliki rumah impian mereka.
Tak hanya bekerjasama dengan BCA, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga memperkuat program pembangunan perumahan rakyat melalui kerja sama strategis dengan Universitas Indonesia (UI). Kerja sama ini dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian PKP dan UI sebagai dasar penguatan kajian, riset, dan pendampingan teknis berbagai program perumahan, Selasa (28/10/2025).
Menteri Maruarar menyampaikan bahwa tahun depan 80 persen anggaran Kementerian PKP akan difokuskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
“Kita perlu evaluasi dari sisi legal, teknis, dan pemberdayaan agar pelaksanaan BSPS semakin efektif. Mulai Februari 2026 program ini harus sudah berjalan optimal,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 350 ribu rumah subsidi pada tahun ini dan jumlah yang sama untuk tahun depan. Ia menambahkan bahwa kajian hukum juga tengah disiapkan untuk memperkuat payung hukum program rumah subsidi sebagai program andalan kementerian.
Menteri Maruarar juga mengungkapkan rencana pengembangan rumah subsidi dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki rumah di kawasan perkotaan.
“Banyak warga yang ingin rumah subsidi di tengah kota. Karena itu, kami menyiapkan skema rumah subsidi vertikal dengan pilot project di Makassar, Surabaya, Jakarta, dan Medan. Kami mohon bantuan kajian dari UI agar aspek teknis dan kebijakannya semakin matang,” ujarnya.
Kerja sama dengan UI juga akan mencakup evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan. Menteri Maruarar bahkan membuka peluang untuk melakukan pertemuan daring secara rutin dengan tim akademik UI dan tenaga teknis di lapangan.
“Kami butuh masukan tajam dari UI, termasuk survei sampling agar kebijakan yang diambil benar-benar berbasis kondisi nyata di masyarakat,” ungkapnya.
