Limawaktu.id - Beberapa waktu lalu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa Kota Cimahi bakal mendapat bantuan Rp 30-50 miliar untuk menangani persoalan sampah yang mengalir ke Sungai Citarum.
Namun untuk menerima bantuan itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Pemkot Cimahi. Salah paling mendasar adalah komitmen kepala daerah dalam menyiapkan lahan dan anggaran operasional.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi, Mochamad Ronny menyatakan, secara prinsip pihaknya siap untuk memenuhi syarat itu. Pihaknya sudah menyiapkan lima titik lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R) dan Pusat Olah Sampah Organik (POSO).
"Itu berada di Kelurahan Padasuka, Kelurahan Melong, Kelurahan Cigugur Tengah dan dua titik di Kelurahan Cipageran," terang Ronny saat dihubungi via sambungan telepon, Sabtu (29/6/2029).
Lima lokasi yang sudah diajukan sebagai syarat komitmen daerah itu masih bisa berubah jika ditemukan lahan yang lebih strategis.
Dikatakannya, bantuan uang itu akan difokuskan untuk program pengelolaan sampah sejak di rumah tangga. Artinya, warga di setiap rumahnya harus sudah memilah sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik.
"Anorganik nanti ada pembuangannya di POSO, kemudian organik itu ke TPST. Nah, residu itu yang dibuang ke TPA," ujar Ronny.
Selain untuk kegiatan fisik, bantuan puluhan miliar itu juga harus digunakan untuk non fisik. Diantaranya penguatan kelembagaan. Misalnya, penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebersihan dan pembuatan softwere.
Ronny melanjutkan, bantuan itu rencananya mulai didapat Kota Cimahi mulai tahun depan, hingga empat tahun ke depan atau sampai tahun 2024. Termasuk anggarannya dan pembangunan infrastruktur pun akan dilakukan secara bertahap.
"2020 mulai cair, sekarang perencanaan dulu. Itu akan terus bergulir, bertahap. TPS 3R juga belum tentu dikerjakan dalam satu tahun," pungkasnya.
