Limawaktu.id, Kota Cimahi – Persoalan Persampahan, pengangguran dan banjir masih menjadi permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan di Kota Cimahi. Karenanya Pemkot Cimahi diminta untuk fokus menangani ketiga persoalan tersebut untuk diselesaikan.
“Di Kota Cimahi ini ada tiga persoalan utama yang harus ditangani dengan serius yaitu persoalan sampah, penganngguran dan banjir,” terang Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi Agung Yudaswara, saat menggelar Reses Masa Persidangan III, di Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, Jum’at, 21 November 2025.
Menurut Agung, Pemkot Cimahi diminta untuk melakukan evaluasi atas pembuangan sampah ke TPA Sarimuti, serta mencari solusi terbaik atas permasalahan sampah yang menjadi salah satu persoalan serius di Kota Cimahi.
“Dengan keterbatasan kapasitas yang ada di TPA Sarimukti harus dilakukan evaluasi apakah masih efektif membuang sampah kesana. Namun saya menyarankan agar sampah yang dibuang warga dilakukan dulu pemilahan, sehingga memudahkan para petugas dalam menangani persoalan sampah ini,” kata Agung.
Agung juga mengulas soal terjadinya banjir yang sering terjadi disejumlah titik baik di Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi Tengah maupun Cimahi Selatan seperti di Kelurahan Cipageran, Kelurahan Cigugurtengah ataupun Kelurahan Melong yang salama ini belum teselesaikan.
“Perlu dicarikan solusinya dan dilakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan beberapa wilayah sekitar supaya ada solusi mengatasi banjir di Kelurahan Melong misalnya karena air harus dibuang ke seungai Citarum,” ujarnya.
Pemkot Cimahi juga harus melakukan normalisasi atas sungai dan dranaiese untuk menangguylangi persoalan banjir yang sering terjadi saat musim hujan. Jangan sampai ada banjir dulu baru dilakukan pengerukan.
“Sebelum banjir terjadi perlu dilakukan normalisasi dan pencegahan terlebih dahulu,” bebernya.
Sementara soal pengangguran, Agung mengungkapkan, Kota Cimahi menjadi salah satu kota di Jawa Barat yang tingkat penganggurannya tinggi, karenanya Pemkot Cimahi diminta untuk melakukan langkah-langkah kongkrit.
“Saat ini sering dilakukan pelatihan-pelatihan bagi warga namun harus juga disiapkan wadahnya dimana setelah mereka diberikan pelatihan. Kita berharap dibawah kepemimpinan pak Ngatiyana dan Pak Adhit persoalan pengangguran ini bisa ditanggulangi,” pungkasnya.
Pemkot Cimahi sendiri saat ini sedang dihadapkan terhadap permasalahan pengelolaan sampah karena adanya pembatasan di TPA Sarimukti berdasarkan Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Nomor: 6174/PBLS.04/DLH perihal Peringatan dan Pembatasan Pembuangan Sampah ke TPPAS Regional Sarimukti. Pembatasan dihitung per dua pekan sekali.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Chanifah Listyarini mengungkapkan, Pembuangan Sampah ke TPA Sarimukti dilakukan pembatasan sesuai kuota. Kuota untuk Kota Cimahi maksimal 119,16 ton per hari atau 1.668,24 per dua minggu. Bahkan pekan ini, ungkap Rini, terjadi kendala teknis di TPA Sarimukti yang membuat pengangkutan sampah menjadi terhambat. Kondisi itu menyebabkan terjadinya tumpukan sampah di TPS hingga bermunculan TPS liar.
"Ritase memang terbatas, kemudian awal minggu ini ada masalah di Sarimukti loading-nya lama jalannya ada perbaikan. Saya sudah koordinasi dengan provinsi ini sedang perbaikan. Kemarin antre di jembatan timbang sampe 80 truk lebih, kita udah antre dari subuh otomatis pengambilan ke lapangan telat," ungkap dia.
Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira mengatakan, persoalan banjir menjadi fokus perhatian Pemkot Cimahi. Pada tahun 2026 upaya normalisasi drainase akan lebih dioptimalkan, termasuk dengan melakukan penataan drainase diwilayah perbatasan Kota Cimahi.
Sedangkan dalam hal pengangguran, Kepala Disnaker Kota Cimahi Asep Djayadi menyebutkan, Asep menjelaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk menurunkan angka pengangguran, di antaranya melalui pelatihan keterampilan dan penyelenggaraan bursa kerja. Langkah ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
“Pelatihan yang kami selenggarakan meliputi sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), pelatihan barista, makeup artist, menjahit, dan lainnya. Untuk bursa kerja, kami bekerja sama dengan SMK,” jelasnya.
Pasca-pandemi, Asep mengungkapkan sektor industri yang sebelumnya menjadi unggulan di Cimahi kini sulit diandalkan untuk menyerap tenaga kerja, karena banyak industri yang kesulitan berkembang atau bahkan gulung tikar.
“Dulu sektor industri menjadi andalan Kota Cimahi, tetapi sekarang hal itu tidak relevan,” ujarnya.
Sebagai gantinya, Asep menambahkan, sektor barang dan jasa, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi harapan utama untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mendorong perekonomian masyarakat.
“Oleh karena itu, kami fokus pada pelatihan yang mengarah pada kemampuan berwirausaha,” tambahnya.
