Limawaktu.id, Kota Cimahi - Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih Adhitia Yudisthira menyaambut baik apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggelar retreat atau pembekalan bagi Kepala Daerah di Indonesia usai pelantikan pada 20 Februari 2024. Ini merupakan sebuah terobosan baru dari Presiden Prabowo Subianto sehingga nantinya akan menjadi satu kesatuan antara program di daerah dengan pemerintah pusat.
“Terobosan baru dari pak Prabowo ini nantinya akan membuat pemerintahan di daerah dan di pusat memiliki platform yang sama, “ terang Wakil Wali Kota Cimahi Terpilih Adhitia Yudisthira, Senin (10/2/2025).
Menurut dia, Nantinya yang akan mengikuti retreat adalah Kepala Daerah saja sementara Wakil Kepala Daerah hanya mengikuti pada hari terakhir yaitu mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto pada 28 Februari 2025.
“Selama Pak Wali melakukan retreat, tentunya saya sudah bisa menjalankan tugas sebagai Wakil Wali Kota Cimahi,” katanya.
Wali Kota Cimahi Terpilih Ngatiyana sebelumnya mengatakan, Pihaknya akan mengikuti petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat.
“Jika memang dari pusat ada keputusan akan dilantik pada tanggal 6 Februari kami sudah siap,” terang Ngatiyana usai meggelar Safari Politik bersama Pengurus DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Sekretariat DPC PDIP Kota Cimahi, Jalan Ciawitali, Rabu (22/1/2025).
Pihaknya akan mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setelah dilakukan pelantikan akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi. Jika pelantikan dilakukan malam hari maka kemungkinan besoknya akan dilakukan Rapat Paripurna, namun pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah.
Diberitakan Limawaktu.id sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa pembekalan bagi Kepala Daerah akan berfokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), wawasan kebangsaan, serta arah pembangunan nasional melalui delapan program prioritas Asta Cita.
Menurutnya, program retreat yang akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang ini bertujuan untuk menyamakan persepsi para kepala daerah.
"Kepala daerah itu enggak semua latar belakangnya politik pemerintahan. Ada yang pengusaha, ada yang tokoh agama, ada yang budayawan, macem-macem. Nah penting sekali pembekalan di awal untuk menyamakan persepsi tentang tupoksi," ujar Bima, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/2/2025).
Selain memperdalam pemahaman tentang peran dan kewajiban sebagai pemimpin daerah, Bima menyampaikan, para kepala daerah juga akan mendapatkan arahan dari berbagai kementerian guna menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional.
"Yang kedua, ya harus mendengar arahan dari kementerian terkait, terkait dengan Asta Cita. [Itu] penting," jelas Bima.
Bima menambahkan, pembekalan ini juga mencakup materi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang menekankan wawasan nasional dan ketahanan negara.
“Sekarang kan dipadatkan saja, jadi satu. Satu minggu ini ya Lemhannas, ya dari Kemendagri, itu kan lebih hemat. [Sehingga] teman-teman [kepala daerah] itu bisa langsung bekerja,” ujarnya.
