Cimahi - Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Cimahi, Tita Mariam menyebutkan, serapan anggaran berdasarkan realisasi fisik dan keuangan hingga semester I tahun 2020 masih terbilang normal.
"Masih dalam tahapan normal. Memang kurangnya di fisik yang banyak belum terlaksana karena terhambat oleh Covid-19," kata Tita, Kamis (6/8/2020).
Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 mencapai Rp. 1.352.138.245.395,26. Dari jumlah pagu tersebut, realisasi atau serapan keuangannya hingga Juli sudah mencapai Rp. 500.633.025.244,31 atau 37,03 persen. Sedangkan realisasi fisiknya baru mencapai 38,39 persen.
"Sisa anggarannnya berarti Rp. 851.505.220.150,95," terang Tita.
Total pagu tersebut terbagi ke dalam dua item. Pertama untuk belanja tidak langsung yang pagu anggarannya mencapai Rp. 631.753.891.783,54. Dari total pagu tersebut, realisasi keuangannya baru mencapai Rp. 282.887.776.713,00 atau 44,78 persen.
"Realisasi fisiknya 44,78 persen. Berarti sisa anggaran belanja tidak langsungnya ada Rp. 348.866.115.070,54," beber Tita.
Item kedua adalah belanja langsung dengan total nilai pagu anggarannya mencapai Rp 720.384.353.611,72. Sampai Juli ini realisasi keuangannya mencapai Rp. 217.745.248.531,31 atau 30,23 persen. Sedangkan realisasi fisiknya 32,78 persen.
"Sisanya (belanja langsung) Rp. 502.639.105.080,42," ucap Tita.
Ia menjelaskan, realisasi fisik merupakan realisasi yang sudah dilaksanakan di lapangan. "Tapi kalau realisasi keuangan itu yang sudah terbayarkan. Catatannya sudah masuk ke keuangan," jelasnya.
Dikatakannya, tahun ini pihaknya berharap serapan anggaran bisa mencapai 100 persen. Namun jika melihat kondisi, pihaknya hanya akan menargetkan hingga 90 persen.
"Diangka 90 persen. Sisanya 10 persen itu mungkin saja ada efisiensi atau ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana," beber Tita.
Untuk menyerap anggaran tahun ini, lanjut Tita, pihaknya bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait akan memaksimalkan program pada triwulan 3 dan 4. Termasuk pembangunan insfaktutur.
Seperti pengerjaan perbaikan jalan berkala dan pembangunan lanjutan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hingga pembebasan lahan untuk pengentasan banjir pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
"Kalau pembebasan lahan untuk penanganan banjir lagi proses. Mudah-mudahan tahun ini sesuai rencana realiasinya," pungkasnya.
