Limawaktu.id – Dua hari lagi, Kota Cimahi akan genap berumur dua puluh tahun. Meskipun sudah mendapatkan otonomi pemerintahan sendiri selama dua dekade, pemerintah Kota Cimahi masih belum memenuhi hak-hak buruh secara maksimal.
Hal itu diungkapkan Edi Suherdi, Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kota Cimahi. Menurutnya, peran pemerintah belum terlihat menonjol dalam mengupayakan kesejahteraan para buruh.
“Masih banyak terjadi, pemerintah kurang proaktif terhadap para pekerja dan buruh, seandainya kami tidak mengupayakan permohonan-permohonan yang signifikan terhadap pemerintah,” katanya saat ditemui di Sekretariat KSPSI Kota Cimahi, Sabtu (19/6/2021).
Ia mengungkap, terkait penerimaan bantuan untuk para buruh di masa pandemi, para anggota serikat buruh sempat menerima 1000 paket sembako dari pemerintah Kota Cimahi.
“Tapi itu baru terjadi sekali saja,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga sempat meminta pada Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Cimahi Ngatiyana untuk memberikan vaksinasi gratis bagi para buruh. Namun sampai saat ini masih belum ada respons yang aktual dan faktual. Terkait hal itu, Edi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan pada Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kota Cimahi, yang kebetulan juga diketuai oleh Walikota.
Edi berharap, pemerintah Kota Cimahi dapat bersikap proaktif melihat keadaan ekonomi para buruh yang dirumahkan di tengah-tengah pandemi ini. Ia meminta pemerintah hadir demi para buruh di masa pandemi yang masih berlangsung.
“Saat ini ada sekitar 5000 pekerja yang dirumahkan. Yang di-PHK, berdasarkan hasil investigasi kami, anggota kami ada sekitar 3000 pekerja yang terkena (di-PHK, red),” katanya.
Ia juga berharap, pemerintah dapat melakukan inspeksi dini untuk memberikan bantuan bagi para buruh yang di-PHK, menyegerakan vaksinasi gratis, dan membantu perusahaan di Kota Cimahi menyejahterakan para buruh sehingga perekonomian bisa kembali pulih.
