Senin, 9 September 2019 14:31

Target Kurang Matang, Bappenda Koreksi 2 Jenis Pajak di Kota Cimahi

Reporter : Muhammad Ankawijaya
Kepala Bappenda Kota Cimahi, Dadan Darmawan saat ditemui di Pemkot Cimahi
Kepala Bappenda Kota Cimahi, Dadan Darmawan saat ditemui di Pemkot Cimahi [Fery Bangkit]

Limawaktu.id - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi merevisi target sejumlah jenis pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Target pajak yang dikoreksi pada APBD Perubahan adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pada APBD Murni 2019 yang dirancang tahun 2018, Pemkot Cimahi menargetkan hingga Rp86.384.478.613. Namun target itu diturunkan menjadi Rp42.522.665.206. Begitupun target PBB turun dari Rp87.932.262.775  menjadi Rp48.932.262.775 dalam APBD Perubahan 2019.

"Iya penurunan (APBD) perubahan untuk PBB dan BPHTB," kata Kepala Bappenda Kota Cimahi, Dadan Darmawan saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Senin (9/9/2019). Dadan menjelaskan, target yang diusung untuk PBB dan BPHTB pada APBD 2019 terlampau tinggi. Menurutnya, hal itu dikarenakan kurang matangnya perencanaan dalam merumuskan target saat pembahasan APBD 2019. "Kalau saya melihat ini perencanaan kurang matang, terlalu optimis," ujar Dadan.

Ia menjelaskan untuk pajak BPHBT. Realisasi pajak tersebut tergantung pada transaksi yang terjadi. Dadan menduga diusungnya target tinggi dalam BPHTB karena melihat sejarah adanya program Tax Amnesty ketika realisasinya naik drastis. Padahal, ungkap Dadan, jika melihat realisasi penarikan pajak BPHTB dari pertama diberlakukan di Kota Cimahi, naiknya hanya sekitar 10 persen setiap tahun. Hanya saja memang naik dratis ketika ada tax amnesty. 

"Makannya yang kemarin dianggap kurang raisonal kalau menargetkan sampai Rp 86 miliar," jelasnya.Sementara untuk PBB, beber Dadan, kemungkinan ada stimulan yakni yang belum dimasukan ke dalam perencanaan target sehingga nilainya sangat besar. Mungkin, kata dia, Bappeda bersama Bappenda saat itu melihat perkembangan ekonomi.  "Tapi tidak terhitung ada kebijakan stimulan sehingga PBB ini terlalu tinggi," ucapnya. 

Baca Lainnya

Topik Populer

Berita Populer