Limawaktu.id,- Meningkatya pengangguran terbuka di Kota Cimahi mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, hal itu terjadi karena saat ini persoalan pengangguran masih terjadi palagi dimasa Pademi saat ini.
Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Cimahi Huzein Rachmadi mengungkapkan, daya beli masyarakat Kota Cimahi mengalami peurunan akibat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Cimahi mengalami kenaikan.
“Daya Beli Kota ada Penurunan karena Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kita naik,” jelas Huzein, Senin, (22/2/2021).
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, angka pengangguran di Kota Cimahi menempati urutan kedua tertinggi di Jawa Barat. Pandemi Covid-19 membuat angka pengangguran di Kota Cimahi meningkat drastis. Kini mencapai 39.436 orang atau 13,30 persen. Sedangkan sebelumnya hanya sekitar 8,08 persen atau sekitar 23.960 orang.
"Kalau melihat data dari BPS, rencananya kita akan pendataan ulang tahun 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Yanuar Taufik, belum lama ini. .
Dirinya tak menampik adanya pandemi Covid-19 ini sangat berdampak terhadap dunia kerja di Kota Cimahi. Dimana sektor industri di Kota Cimahi yang didominasi garmen dan tekstil mengalami penurunan aktivitas produksi. Kondisi tersebut tentunya berpengaruh terhadap para pekerja, sebab pihak perusahaan terpaksa ada yang merumahkan karyawannya, hingga ada yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Di Cimahi itu kan banyaknya industri garmen sama tekstil. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dan harapannya mereka yang dirumahkan kembali bekerja," ujar Yanuar.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota cimahi menyebutkan, daya beli masyarakat Cimahi tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan rendahnya penghasilan warga. Rendahnya daya beli masyarakat kontras dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cimahi yang menempati peringkat ke empat dari 27 Kabupaten/ Kota di Jawa Barat.
Kepala BPS Kota Cimahi, Erwan Syahriza mengatakan, untuk meningkatkan daya beli masyarakat, Pemerintah Kota Cimahi harus membuat program-program yang mampu mendorong penghasilan masyarakat.
"Tentunya Pemerintah harus mampu meningkatkan atau menaikan pendapatan masyarakat Cimahi kalau memang benar ingin meningkatkan daya beli masyarakat yang masih terbilang lemah," katanya, belum lama ini.
Menurutnya, daya beli masyarakat merupakan bagian komponen ketiga setelah pendidikan dan kesehatan dalam konten IPM. Sehingga meski tingkat pendidikan dan kesehatan Cimahi di atas rata rata Provinsi Jawa Barat. Namun jika daya beli masyarakat masih lemah maka, tetap akan berpengaruh pada garis kemiskinan masyarakat kotanya.
"IPM Kota Cimahi mencapai 76,69 lebih tinggi dari IPM Jawa Barat yang mencapai 70,05. Cimahi menempati ranking ke empat setelah Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok," ujarnya.
Erwan menjelaskan, untuk mengukur garis kemiskinan disetiap kota, dapat dilihat dari angka pendapatan ideal masyarakat perbulan dalam menutupi kebutuhan. Selain itu garis kemiskinan ini dapat dilihat juga dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dengan melihat kemapuan daya beli kebutuhan dasar kalori yang berjumalah 2.200 kal dari kebutuhan makanan sehari hari.
"Idealnya standar kehidupan layak per kapita di Kota Cimahi adalah sebesar Rp 347.000 per kapita perbulan. Sehingga dibawah itu bisa disebut miskin," jelasnya.
