Selasa, 19 Desember 2017 20:18

Atasi Jumlah Kemiskinan, Pemkot Cimahi Akan Lakukan Pendataan Ulang

Reporter : Fery Bangkit 
Ilustrasi kemiskinan.
Ilustrasi kemiskinan. [Pixabay]

Limawaktu.id,- Pemerintah Kota Cimahi bakal mendata ulang jumlah warga Kota Cimahi yang masuk kategori warga miskin. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiyana di Selasar Gedung B Pemerintah Kota Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Selasa (19/12/2017).

"Kita data dulu tiap RW. Jadi nanti akan diketahui siapa yang miskin, siapa yang tidak," katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi, Jumlah Penduduk Miskin tahun 2015 di Kota Cimahi ada sebanyak 31.780 Orang. Sedangkan garis kemiskinan (GK) Kota Cimahi sebesar Rp. 361.794 per Kapita per Bulan. Data tersebut dirilis pada Oktober 2016 dalam situs resmi BPS Kota Cimahi https://cimahikota.bps.go.id.
Dikatakan Ngatiyana, Pemerintah Kota Cimahi akan menurunkan personil di setiap RW se-Kota Cimahi. Mereka akan ditugaskan untuk mendata dan melakukan pembinaan terhadap warga yang dianggap miskin.

"Kita akan laksanakan serentak, Pemerintah Kota Cimahi akan turun langsung ke tiap RW," ujar Ngatiyana.

Dilanjutkan Ngatiyana, pendataan kembali warga miskin dilakukan salah satunya untuk meminimalisir penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, data di lapangan setiap bulannya pasti ada perubahan.
"ASN di Pemkot Cimahi turun ke bawah, tiap RW untuk memantau, melihat perkembangan data real di lapangan," katanya.

Disinggung mengenai bantuan, Ngatiyana hanya mengatakan, bantuan tersebut di antaranya berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), melalui voucher elektronik (e-voucher).
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar mengatakan, jumlah orang miskin di Kota Cimahi setiap bulannya mengalami perubahan.

Ia mencontohkan, hari ini warga tersebut masuk daftar warga miskin. Namun, sebulan kemudian bisa saja warga tersebut sudah keluarg dari zona miskin. Perubahan ekonomi itu bisa terjadi lantaran si warga misalnya menerima bantuan dari pemerintah, atau bahkan telah memiliki usaha mandiri.

"Misalnya, tidak memiliki biaya sekolah, kita buka akses ke Dinas Pendidikan. Sehingga beban (warga) berkurang," tandasnya. (kit)*