Tito Minta Pemda Cegah Terjadinya Keracunan di Program MBG

Rakor Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan MBG berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, 29 September 2025 [Puspen Kemendagri]

Limawaktu.id, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konteks ini, daerah dapat berperan aktif mencegah terjadinya insiden keracunan makanan dengan mengoptimalkan peran dinas kesehatan setempat.

Menurut Tito, Dinas kesehatan beserta jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sebelum dihidangkan ada UKS, Unit Kesehatan Sekolah yang akan mengecek kualitas. Jadi pengecekan yang di dapur, pengecekannya lagi oleh ahli gizi dan mungkin dinas kesehatan, dan kemudian pada waktu di sekolah sampai, itu ada lagi bisa pengecekan oleh Unit Kesehatan Sekolah yang di bawah kendali dari Dinas Pendidikan yang bosnya ya kepala daerah,” ungkap Tito, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penuntasan TBC dan Pembahasan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, 29 September 2025.

Dalam rakor tersebut juga dibahas soal penanganan kasus tuberkulosis (TBC). Pasalnya, kasus tersebut diketahui telah banyak dialami masyarakat. Bahkan, menurut data Global Tuberculosis Report 2024, Indonesia menjadi negara dengan estimasi kasus dan kematian akibat TBC tertinggi ke-2 di dunia.

“Ini menjadi atensi yang serius bagi kita, dan mohon ini juga menjadi sinyal bahwa penanganan TB ini menjadi perhatian dan priority dari semua daerah juga,” ujar Mendagri

Mendagri menjelaskan, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan atensi serius dalam penanganan TBC. Bahkan, Presiden secara langsung menugaskan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno sebagai koordinator dalam mengatasi kasus tersebut.

Mendagri menyebut, peran aktif Pemda mampu mengoptimalkan penanganan TBC. Hal itu terbukti saat penanganan pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Pada waktu tersebut, melalui kerja sama lintas sektor baik pusat maupun daerah, pandemi Covid-19 dapat dikendalikan.

“Kalau TB ini kuncinya nomor satu, teman-teman kepala daerah serius aja tuh, jadikan prioritas,” imbuhnya.