Terima Blanko 74 Keping, Layanan KTP-el di KBB Didukung Silayung
Limawaktu.id - Blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) yang diterima Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari pemerintah pusat awal tahun ini mencapai 74 ribu keping.
Jumlah tersebut disebut Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pemohon KTP di KBB Asalkan, kata dia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) KBB bisa mengatur dengan memprioritaskan warga yang sangat membutuhkan terutama bagi pemula.
"Blanko kan dari pusat, tapi sekarang sudah bagus, mudah-mudah tidak sampai kosong lagi, yang penting pak kadis bisa mengatur," ujarnya saat ditemui ditemui seusai simbolis mengantarkan KTP-el ke rumah warga di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Senin (10/2/2020).
Menurutnya, untuk saat ini yang paling membutuhkan KTP-el yakni, warga KBB yang usianya baru 17 tahun atau pemohon pemula, tetapi banyak juga usia tua yang masih membutuhkan KTP-el tersebut.
"Yang paling penting sekarang selesaikan dulu yang sudah memiliki surat keterangan (suket), nanti diantarakan oleh kecamatan dibantu oleh desa supaya yang 74 ribu ini lebih cepat selesai," bebernya.
Dalam pelayanan pembuatan KTP-el ini, Pemkab Bandung Barat sudah memiliki program Sistem Pelayanan Antar Langsung (Silayung). Sistem itu diklaim akan efektif.
Sebab, warga tidak perlu datang ke pelayanan Disdukcapil di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat untuk KTP-el. Melalui Silayung, KTp-el akan langsung diantar oleh petugas ke rumah masing-masing.
Aa Umbara menjelaskan, dalam program ini perekaman dan cetak KTP-el akan dilakukan di setiap kecamatan, kemudian setelah jadi akan diantar ke desa dan setelah itu akan diantar ke rumah pemohon.
"Jadi warga KBB tidak perlu datang ke Kantor Disdukcapil karena itu membutuhkan waktu dan ongkos, lebih baik datang ke kecamatan," jelasnya.
Ia mengatakan, ide program ini diluncurkan setelah pihaknya mengetahui bahwa pembuatan E-KTP di Disdukcapil KBB banyak dikeluhakan masyarakat yang rumahnya jauh dari Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat.
"Misalnya warga dari Gunung Halu bisa menghabiskan ongkos Rp 100 ribu sama makan, tapi itu tidak selesai satu hari, jadi biayanya bisa nambah lagi," kata Aa Umbara.
Program Silayung ini, sebetulnya merupakan program pada tahun 2019, namun baru bisa terealisasi pada tahun ini. Sehingga sebagai tanda program ini diluncurkan, Aa Umbara yang mengantarkan langsung ke rumah warga.
"Dalam 20 hari kedepan sebanyak 74 ribu KTP yang harus selesai di cetak karena hal tersebut merupakan program dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ucapnya.