Sabtu, 8 Agustus 2026 13:54

Rosan Roeslani Laporkan Tawaran Saham Bandara Madinah ke Prabowo

- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan sejumlah perkembangan strategis terkait investasi luar negeri dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Presiden [BPMI/Setpres]

Limawaktu.id, Jakarta - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan sejumlah perkembangan strategis terkait investasi luar negeri dan efisiensi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Presiden. Laporan tersebut disampaikan pasca-kunjungan kerjanya ke Arab Saudi (Makkah, Madinah, dan Jeddah).

Dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Rosan melakukan pertemuan dengan penasihat raja serta kementerian investasi setempat. Salah satu poin krusial yang dihasilkan adalah tawaran langsung kepada Indonesia untuk memiliki porsi kepemilikan di Bandara Madinah.

“ Pemerintah Indonesia saat ini tengah menjajaki penawaran investasi tersebut. Tim teknis dari Indonesia dijadwalkan akan segera bertemu dengan pihak Mada Group—perusahaan pengelola Bandara Madinah—untuk membahas skema kerja sama lebih lanjut,” ungkap Rosan, dalam keterangan persnya, Sabtu, 8 Agustus 2026.

Rosan menyebutkan, Selain sektor transportasi udara, dia juga memaparkan progres rencana pembangunan di wilayah Makkah. Saat ini, pemerintah sedang memproses tahap pemilihan arsitek serta visualisasi ilustrasi rancangan untuk proyek pembangunan tersebut.

Sementara di dalam negeri, Rosan melaporkan upaya pengurangan lapisan (layer) kepengurusan pada perusahaan BUMN skala besar, seperti Pertamina dan PLN. Pengurangan rantai birokrasi ini ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan operasional, meningkatkan efektivitas kinerja korporasi, dan menjaga tingkat efisiensi perusahaan.

“Hingga akhir Juli 2026, program efisiensi ini telah berhasil merampingkan kurang lebih 274 perusahaan di lingkungan BUMN,” sebutnya.

Laporan penutup dalam keterangan pers tersebut, Rosan mengungkapkan, perkembangan proyek hilirisasi nasional yang tengah berjalan di lapangan. Selain itu, dilaporkan pula koordinasi kebijakan terkait peta jaringan Trans Sumatera dan Trans Kalimantan.