Refleksi 25 Tahun, Narasumber Soroti Kota Cimahi Hadapi Tantangan Pendidikan, Fiskal, dan Tata Kelola.

Limawaktu.id, Kota Cimahi — Tiga narasumber menghadirkan pandangan kritis mengenai arah pembangunan Kota Cimahi dalam Sarasehan Refleksi 25 Tahun Kota Cimahi, yang digagas Komponen Masyarakat Pendukung Cimahi Otonom (KMPCO), di Hotel Tjimahi, Rabu, 17 Juni 2026. Paparan tersebut menyoroti isu strategis mulai dari pendidikan menengah, transformasi ekonomi, hingga arsitektur fiskal daerah yang dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan struktural.

Pendidikan: Ekspansi Akses Belum Seimbang dengan Kualitas

Narasumber Asep Dian Abdillah menilai perkembangan pendidikan menengah di Kota Cimahi dalam dua dekade terakhir menunjukkan kemajuan dari sisi akses. Jumlah sekolah meningkat dari 37 unit pada 2004 menjadi 49 unit pada 2025, sementara jumlah siswa naik signifikan dari 19.331 menjadi 29.993.

Namun, ia menyoroti ketimpangan pertumbuhan tenaga pendidik yang hanya meningkat sekitar 4 persen pada periode yang sama. Kondisi ini dinilai berdampak pada rasio guru dan siswa serta kualitas pembelajaran di kelas.

“Yang terjadi adalah pertumbuhan volume pendidikan, tetapi tidak diikuti pertumbuhan kapasitas secara memadai,” demikian disampaikan dalam paparannya.

Ia juga menyoroti dominasi minat terhadap pendidikan kejuruan (SMK) yang dinilai strategis bagi kebutuhan industri, namun berpotensi menjadi paradoks apabila tidak diimbangi penguatan kurikulum berbasis kompetensi dan kemitraan industri.

RPJPD 2025–2045: Visi Campernik dan Tantangan Struktural

Narasumber Usman Rachman mengulas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Cimahi 2025–2045 dengan konsep “Campernik”, yakni kota kecil yang cerdas, kreatif, modern, dan indah.

Ia menilai visi tersebut progresif, namun menghadapi keterbatasan mendasar, terutama pada aspek ruang dan daya dukung lingkungan.

Struktur ekonomi Cimahi yang masih didominasi sektor industri (44,16 persen) dan perdagangan (18,48 persen) dinilai menunjukkan transformasi menuju ekonomi jasa. Namun, keterbatasan lahan menjadikan Cimahi harus mengandalkan efisiensi, inovasi, dan digitalisasi ketimbang ekspansi fisik.

Di sisi lain, meskipun indikator kesejahteraan seperti pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia tergolong tinggi, ia mengingatkan masih adanya potensi ketimpangan yang tercermin dari rasio Gini.

“Digitalisasi tidak otomatis menjamin integritas tanpa penguatan budaya birokrasi dan pengawasan publik,” ujarnya.

Arsitektur Fiskal: Pertumbuhan Ekonomi Belum Sepenuhnya Mandiri

Narasumber Muhammad Abduh memaparkan kondisi arsitektur fiskal dan ekonomi makro Cimahi periode 2015–2045. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah cukup tinggi, dengan PDRB meningkat dari sekitar Rp32,6 triliun (2019) menjadi Rp46,6 triliun (2025).

Namun, pertumbuhan tersebut dinilai masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga dan investasi, serta belum sepenuhnya ditopang oleh sektor produksi lokal.

Dari sisi fiskal, pendapatan daerah memang meningkat signifikan, tetapi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih mencapai lebih dari 60 persen. Sementara itu, kontribusi PAD berada di kisaran 22 persen.

“Cimahi masih berada pada kategori fiskal semi-desentralisasi, belum benar-benar mandiri,” jelasnya.

Ia juga menyoroti struktur belanja daerah yang didominasi belanja operasional hingga lebih dari 80 persen, sementara belanja modal relatif rendah. Kondisi ini dinilai membatasi ruang investasi pembangunan jangka panjang.

Tiga Paradoks Pembangunan Cimahi

Dari seluruh paparan, terdapat tiga paradoks utama yang mengemuka dalam pembangunan Kota Cimahi:

Pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi belum sepenuhnya tertahan di ekonomi lokal

Pendapatan daerah meningkat, namun kemandirian fiskal masih terbatas

Belanja daerah naik, tetapi porsi investasi pembangunan masih rendah

Secara keseluruhan, Narasumber Sarasehan Refleksi 25 Tahun Kota Cimahi menegaskan bahwa pembangunan Kota Cimahi tidak lagi hanya berfokus pada peningkatan angka-angka kuantitatif, melainkan pada kualitas sistem pendidikan, kemandirian fiskal, serta transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

Menuju 2045, tantangan utama Cimahi bukan sekadar pertumbuhan, melainkan kemampuan beradaptasi terhadap keterbatasan ruang, memperkuat nilai tambah ekonomi, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.