Peserta Sarasehan Soroti Kemandirian Ekonomi dan Fiskal Kota Cimahi
Limawaktu.id, Kota Cimahi - – Sarasehan Refleksi 25 Tahun Kota Cimahi yang digagas Komponen Masyarakat Pendukung Cimahi Otonom (KMPCO), menyoroti pentingnya penguatan kemandirian ekonomi dan fiskal daerah sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Sejumlah peserta menilai, arah pembangunan Kota Cimahi perlu semakin terintegrasi antara kebijakan fiskal, transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyerapan tenaga kerja.
Salah satu peserta sekaligus pelaku sejarah perjuangan otonomi Kota Cimahi, Desi Fernanda, menyampaikan pandangan mengenai paradigma “Camper” (Cimahi Menarik/Cantik/Mandiri) sebagai simbol optimisme terhadap keterbatasan wilayah kota.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan geografis tidak menjadi hambatan bagi Kota Cimahi untuk tumbuh mandiri dan berdaya saing. Paradigma tersebut memaknai Cimahi sebagai kota yang “cantik, menarik, dan cukup” atau “Mahi”, yang diposisikan sebagai kekuatan positif dalam pembangunan daerah.
Dari sisi fiskal, ia menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi yang mencapai sekitar 36 persen terhadap APBD. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dibandingkan banyak daerah lain di Indonesia yang masih berada di bawah 10 persen. Namun demikian, kontribusi PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang masih sekitar 1,1 persen menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan ekonomi masyarakat.
“Dalam aspek ekonomi, arah pembangunan perlu bergeser dari sektor produksi primer menuju integrasi dalam rantai pasok regional. Kota Cimahi dipandang lebih tepat berperan sebagai bagian dari sistem distribusi dan pengolahan, termasuk mendukung komoditas dari daerah sekitar seperti Cianjur dan Batujajar. Masyarakat juga didorong menjadi pelaku ekonomi yang berorientasi pada nilai tambah,” ungkap Desi, Rabu, 17 Juni 2026.
Sementara itu, peserta lainnya, Saeful Handi Rusma, menyoroti persoalan dana bagi hasil pajak yang dinilai masih mengalami kendala, termasuk keterlambatan atau kurang bayar hingga tahun 2023. Hal ini dianggap berpengaruh terhadap kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Banyaknya lulusan SMA/SMK di Kota Cimahi perlu diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja agar tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi.
“Dari sisi pembangunan ekonomi, ia mendorong penguatan sektor jasa dan industri pengolahan serta integrasi Cimahi dalam rantai pasok wilayah Bandung Raya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah,” ujar Saeful..
Dalam kesempatan yang sama, warga Kelurahan Pasirkaliki, Tono, menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Ia menyoroti masih adanya ketidaktepatan prioritas pembangunan, khususnya pada infrastruktur drainase yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Menurutnya, beberapa pekerjaan bahkan dilakukan berulang tanpa kejelasan urgensi, sementara permasalahan utama seperti saluran air tersumbat masih terjadi. Ia berharap pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta meningkatkan efisiensi anggaran.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Asisten Pemerintahan Setda Kota Cimahi, Hendra Gunawan, menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penataan sektor pajak dan pemanfaatan ruang kota.
Ia menyebut sektor reklame serta penataan jaringan utilitas seperti kabel dan infrastruktur telekomunikasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah apabila dikelola secara terpadu. Selain itu, kerja sama dengan penyedia layanan dinilai dapat membuka peluang investasi baru.
Di bidang transportasi, Hendra juga menyoroti pentingnya rekayasa lalu lintas seperti penerapan sistem satu arah untuk mengurai kemacetan sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi lokal, dengan catatan perlu sosialisasi yang baik kepada masyarakat.
“Dalam bidang pendidikan, ia menilai pemerataan akses sekolah di Kota Cimahi telah mengalami kemajuan, meskipun masih diperlukan penguatan integrasi data antara pemerintah kota dan provinsi agar kebijakan lebih tepat sasaran,” papar Hendra.
Secara keseluruhan, sarasehan tersebut menegaskan bahwa pembangunan Kota Cimahi harus dilakukan secara terintegrasi dengan memperkuat kemandirian fiskal, transformasi ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja sebagai fondasi utama menuju kota yang berdaya saing dan berkelanjutan.