Minggu, 6 September 2026 17:05

Pemerintah Perkuat Mitigasi Erupsi Gunung Anak Krakatau, Sektor Pendidikan Dialihkan Daring

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) menggelar Konferensi Pers Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintahan dan Pendidikan di Wilayah Terdampak Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu, 6 September 2026. [Bakom RI]

Limawaktu.id, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat langkah mitigasi guna menghadapi peningkatan aktivitas dan ancaman erupsi Gunung Anak Krakatau. Upaya terintegrasi ini dilakukan demi melindungi keselamatan publik sekaligus menjaga stabilitas serta keberlangsungan layanan masyarakat di wilayah terdampak.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian  mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa harus memicu kepanikan. Sebagai langkah perlindungan preventif terhadap paparan abu vulkanik.

“Warga di area terdampak diinstruksikan untuk menggunakan masker serta membatasi aktivitas di luar ruangan dan mobilitas transportasi,” terang Tito, saat. Konferensi Pers Menjaga Keberlangsungan Layanan Pemerintahan dan Pendidikan di Wilayah Terdampak Pasca Erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilakukan secara daring, Minggu, 6 September 2026.

Sementara,Abdul Mu’ti - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan instruksi resmi untuk mengalihkan proses belajar-mengajar di perguruan tinggi kawasan terdampak menjadi sistem daring (online) atau hibrida (hybrid).

“ Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret meminimalisir risiko kesehatan dari bahaya sebaran abu vulkanik,” paparnya.

Sementara  Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi meminta pemerintah daerah beserta pimpinan perguruan tinggi untuk segera mengaktifkan posko siaga. Mobilisasi tenaga ahli dan personel tanggap darurat juga terus dipersiapkan di titik-titik strategis.

“Melalui koordinasi lintas sektoral yang solid, pemerintah berkomitmen memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan optimal dengan menempatkan aspek kesehatan, keamanan, dan keselamatan warga sebagai prioritas utama,” katanya.

Dalam situasi ini, masyarakat diminta untuk tidak mudah memercayai kabar yang belum jelas kebenarannya. Seluruh pihak diimbau untuk selalu menyaring informasi dan hanya merujuk pada rilis resmi yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).