Pangkas Biaya Operasional, IPLT Leuwigajah Beroperasi 2026

Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di RW 07 Kelurahan Leuwigajah sudah rampung, siap beroperasi tahun ini. [Istimewa]

Limawaktu.id, Kota Cimahi – Pemerintah Kota Cimahi melalui Unit Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kota Cimahi saat ini mengungkapklan, Kota Cmahi dipastikan segera memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mandiri di kawasan Leuwigajah (RW 07) pada tahun 2026. Proyek strategis ini berhasil direalisasikan berkat dukungan pendanaan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) setelah melalui proses pengajuan yang panjang.

“Kehadiran IPLT dengan kapasitas desain 45 meter kubik per hari ini diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang bagi pengelolaan limbah domestik sekaligus memangkas ketergantungan ritasi pembuangan ke Kota Bandung,” terang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kota Cimahi Fitria Ivadanti,Senin, 9 November 2026.

Selama ini, kata dia, UPTD Kota Cimahi harus mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk membayar tipping fee (biaya pembuangan) ke IPAL milik Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan data operasional harian, restrukturisasi pembuangan ini akan membawa dampak efisiensi finansial yang signifikan:

• Pangkas Biaya Retribusi: Menghilangkan biaya pembuangan sebesar Rp150.000 per tangki (kapasitas 3 m³).Dengan rata-rata 3 hingga 4 tangki per hari, pemotongan biaya mencapai Rp450.000 – Rp600.000 per hari. Pemkot Cimahi berpotensi menghemat anggaran daerah sebesar Rp162.000.000 hingga Rp216.000.000 per tahun.

Fitria menyebutkan, dengan kapasitas mencapai 45 m³ per hari, fasilitas baru ini dinilai sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan daerah. Saat ini, volume penyedotan harian dari rumah warga dan sektor industri berkisar antara 9 hingga 12 m³ per hari, yang berarti tingkat utilisasi awal IPLT berada di angka 20% hingga 26%.

“Sisa kapasitas yang longgar ini memberikan ruang bagi UPTD untuk memperluas cakupan layanan sanitasi di masa mendatang,” sebutnya.

Fitria menjelaskan, meski kapasitas pengolahan sudah ideal, UPTD Cimahi masih menghadapi tantangan pada sektor hulu moda transportasi. Jumlah armada truk tangki saat ini dinilai telah mencukupi, namun sebagian besar unit berada dalam kondisi kurang baik akibat faktor usia teknis.

Melalui penghematan biaya buang yang berhasil ditekan per tahun 2026 ini, Pemkot Cimahi memiliki keleluasaan anggaran untuk dialokasikan pada pemeliharaan berkala fasilitas baru serta program peremajaan armada tangki secara bertahap, guna mengoptimalkan pelayanan sedot tinja yang disesuaikan dengan regulasi tarif Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku.