Ossy Dermawan Minta Percepat Layanan Pertanahan
Limawaktu.id, Semarang - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya percepatan layanan pertanahan tanpa penundaan berkas saat meninjau pelayanan akhir pekan di Kantor Pertanahan Kota Semarang.
Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya volume permohonan layanan dari masyarakat yang berpotensi menimbulkan penumpukan berkas jika tidak diantisipasi secara sistematis.
“Di tengah volume layanan yang makin tinggi, ekspektasi masyarakat juga meningkat. Di saat yang sama, kita dituntut untuk bekerja cepat dengan tingkat keakuratan yang tinggi,” ujar Ossy Minggu, 19 April 2026.
Menurutnya, permohonan layanan pertanahan di Jawa Tengah saat ini tergolong tinggi, sehingga diperlukan langkah mitigasi yang konkret di tingkat pelaksana. Ia meminta seluruh jajaran Kantah untuk memastikan tidak ada penundaan berkas yang dapat memicu backlog layanan.
“Siapkan mitigasi, jangan sampai kita kewalahan. Jangan tunda-tunda, selesaikan sekarang supaya di akhir tahun tidak lagi ada rapat-rapat terkait tunggakan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ossy menekankan bahwa percepatan layanan tidak hanya berdampak pada efisiensi kerja, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional.
Selain percepatan, ia juga mendorong inovasi dalam sistem layanan pertanahan, khususnya di tingkat Kantah sebagai garda terdepan pelayanan publik. Inovasi tersebut dinilai penting untuk menyederhanakan proses bisnis serta menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Untuk mempermudah proses bisnis, mohon didukung dengan informasi mengenai hal-hal yang perlu kita benahi sehingga kebijakan yang diambil selaras dengan kondisi di daerah dalam menghadapi masyarakat secara langsung,” ujarnya.
Di sisi lain, Wamen ATR/Waka BPN juga menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan sinergi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum. Kolaborasi ini dinilai krusial guna memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, akuntabel, dan minim hambatan.
Dengan langkah percepatan, inovasi, dan penguatan sinergi, Kementerian ATR/BPN menargetkan pelayanan pertanahan yang lebih responsif, transparan, dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat secara berkelanjutan.