Ngatiyana Copot Jabatan Direktur RSUD Cibabat Cimahi

Limawaktu.id, Wali Kota Cimahi Ngatiyana akhirnya mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat Sukwanto Gamalyono. Hal itu terungkap saat dilakukannya Rotasi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkot Cimahi, Jum'at, 10 Oktober 2025. 

Jabatan RSUD Cibabat akan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang akan ditunjuk. Dalam rotasi tersebut Sukwanto Gamalyono ditempatkan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Selain melakukan rotasi kepada Direktur RSUD Kota Cimahi, Ngatiyana juga menempatkan Achmad Nuryana sebagai Asistem Ekonomi dan Pembangunan, Hendra Gunawan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra serta Muhammad Ronny sebagai Asisten Administrasi Umum. 

Sementara Budi Raharja ditugaskan sebagai Sekretaris DPRD menggantikan Totong Solehudin yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial, menggantikan posisi Ahmad Saefullah yang ditugaskan menjadi Kepala Diskominfo Kota Cimahi. 

Tak hanya itu, Ngatiyana juga merotasi jabatan Kepala Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman Endang, menjadi Kepala Dinas Perhubungan, Dani Bastiani diberikan tugas sebagai Kepala Disbudparpora, serta Kepala Bakesbangpol Mardi Santoso menjadi Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 

Ngatiyana juga memuuskan untuk menempatkan Tedi Setiadi sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan serta Ruswanto sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM. 

Usai melaksanakan rotasi jabatan, kepada awak media Ngatiyana mengungkapkan, penempatan sejumlah Pejabat Tinggi Pratama ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim yang beranggotakan para Akademisi dari Unjani, Unpad, Unpas , Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekda Kota Cimahi, serta BKPSDM Provinsi Jawa Barat. 

"Para pejabat yang menduduki posisi Pejabat Tinggi Pratama ini sebelumnya dilakukan tes Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Tim Seleksi," ungkapnya. 

Menurut Ngatiyana, masih ada 8 jabatan Pejabat Tinggi Pratama yang kosong, sehingga dirinya memerintahkan kepada Sekda dan BPKSDM untuk segera melakukan proses pengisian jabatan yang kosong.

"Saya meminta tahun 2025 ini jabatan yang kosong ini segera dilakukan proses Open Biding sehingga segera tersisi,  agar bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat," katanya.