Mendagri Minta Forkopimda Cegah Praktik Korupsi
Limawaktu.id, Yogyakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas politik, keamanan, serta mencegah praktik korupsi di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Forkopimda Regional Jawa-Bali yang dihadiri para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan TNI-Polri, kejaksaan, serta unsur Forkopimda se-Jawa dan Bali, Jum’at, 5 Juni 2026.
Menurut Tito, pelaksanaan silaturahmi Forkopimda secara regional bukan sekadar forum koordinasi, tetapi menjadi sarana memperkuat sinergi antardaerah sekaligus mendorong terciptanya kompetisi yang sehat dalam mendukung pembangunan nasional.
Ia menilai kawasan Jawa-Bali memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi pusat pemerintahan, aktivitas ekonomi, investasi, dan kawasan dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Karena itu, stabilitas politik dan keamanan di wilayah tersebut menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan nasional.
“Setiap daerah yang mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan akan membuka peluang lebih besar bagi keberhasilan pembangunan. Karena itu Forkopimda harus diaktifkan. Forkopimda yang kompak akan mampu mendeteksi dan mencegah potensi konflik lebih cepat, memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi di daerah. Dasar hukumnya sudah jelas,” tegas Tito.
Pernyataan Mendagri tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran dan program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan daerah menjaga kondusivitas wilayah dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Selain mendorong penguatan Forkopimda, Tito juga meminta pemerintah daerah mengaktifkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai instrumen penting dalam menjaga keharmonisan dan mencegah potensi gesekan sosial di masyarakat.
Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi tuan rumah kegiatan tersebut dan dinilai berhasil mendukung terselenggaranya forum strategis bagi para pemangku kepentingan di tingkat daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyoroti pentingnya data akurat sebagai fondasi perencanaan pembangunan yang efektif. Ia mengapresiasi dukungan para kepala daerah terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang tengah berlangsung.
Amalia mengungkapkan bahwa wilayah Jawa-Bali saat ini dihuni sekitar 162,87 juta jiwa atau 57,22 persen dari total penduduk Indonesia. Besarnya jumlah penduduk tersebut menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan nasional sekaligus menghadirkan tantangan besar dalam pengelolaan bonus demografi.
“Bonus demografi tidak otomatis menjadi bonus apabila kita gagal mengelolanya dengan benar. Karena itu, data yang akurat menjadi sangat penting untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat,” ujarnya.
Menurut Amalia, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta perencanaan pembangunan berbasis data menjadi kunci agar bonus demografi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, bukan justru menjadi beban sosial di masa depan.