MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MENGEDEPANKAN KOMUNIKASI DAN KEMITRAAN DIPANDANG LEBIH PENTING

Oleh :

H. Koswara Anggota Komisi 1 Fraksi Partai Gerindra, DPRD Kabupaten Bandung Barat

Sebagai bagian dari partai pengusung pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, kami mendukung setiap upaya Bupati dalam menjaga integritas pemerintahan serta mencegah praktik penyalahgunaan nama kepala daerah untuk kepentingan pribadi maupun jabatan.

Namun demikian, kami menyayangkan apabila pembentukan Satgas Khusus dilakukan tanpa komunikasi dan koordinasi dengan DPRD. Padahal, DPRD merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi kami, persoalan utamanya bukan sekadar pembentukan sebuah Satgas, melainkan bagaimana tata kelola pemerintahan dibangun melalui prinsip keterbukaan, kolaborasi, dan saling menghormati fungsi kelembagaan.

Sebagai partai pengusung, kami memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance. Oleh karena itu, komunikasi antara kepala daerah dan DPRD tidak boleh terputus, terlebih dalam kebijakan yang memiliki dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan publik.

Kami berpandangan bahwa apabila terdapat dugaan praktik jual beli pengaruh, pencatutan nama Bupati, atau intervensi terhadap proses promosi dan mutasi jabatan, maka yang harus dibangun adalah sistem yang kuat, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui pembenahan tata kelola birokrasi secara menyeluruh.

Ke depan, kami mendorong agar setiap langkah strategis Pemerintah Daerah dibangun melalui komunikasi yang baik dengan DPRD sebagai mitra penyelenggara pemerintahan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, profesional, dan dipercaya masyarakat.

Kami berharap momentum ini menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat kemitraan kelembagaan, sehingga tidak muncul kesan bahwa kebijakan strategis diambil secara sepihak. Pemerintahan yang kuat bukan hanya ditentukan oleh ketegasan pemimpin, tetapi juga oleh kemampuan membangun komunikasi, kolaborasi, dan penghormatan terhadap fungsi setiap lembaga negara.

Pada akhirnya, yang menjadi tujuan utama kita bersama adalah menghadirkan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang bersih, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kami juga akan meminta kepada pimpinan untuk menjalankan fungsi secara kedewanan terlebih di komisi 1 kami akan mendorong dan menggunakan hak politik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.