Lembang Diusulkan Pisah dari KBB, Ini Kata Tokoh dan Aparat Desanya
Bandung barat - Lembang menjadi salah satu wilayah masuk Daerah Otonomi Baru (DOB) yang rencananya akan dimekarkan menjadi kota. Saat ini, Lembang masuk wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Rencana pemekaran Lembang menjadi kota disambut positif tokoh penggerak pemekaran dan masyarakat Lembang. Pasalnya, selain untuk mewujudkan keinginan Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang menginkan di Jawa Barat ada 40 kabupaten/kota, adanya pemekaran wilayah akan lebih mendekatkan pelayanan ke masyarakat.
Hal tersebut disampaikanWakil Ketua 1 Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) CDOB Kota Lembang, Kusna Sunardi saat ditemui, Kamis (5/11/2020) di Lembang, KBB.
"Kami setuju dan mendorong pemekaran Kota Lembang. Dari sembilan CDOB lima di antaranya sudah menyelesaikan dokumen kepentingan pemekaran, termasuk Kota Lembang. Ini mencerminkan kalau Forkodetada CDOB Kota Lembang serius," ungkap Kusna.
Menurutnya, dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat memiliki kabupaten/kota paling sedikit yakni hanya 27. Sementara Jawa Timur punya 29 kabupaten dan 9 kota, sedangkan Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota.
Namun, kata Kusna, proses pemekaran Kota Lembang diakuinya masih panjang, sebab idealnya sebelum itu harus ada pemekaran Kecamatan Lembang. Sehingga ketika menjadi kota bisa mencakup Kecamatan Parongpong, Cisarua, Kecamatan Lembang, dan kecamatan baru yang dimekarkan dari Kecamatan Lembang.
Termasuk juga melakukan sosialisasi ke desa-desa yang menjadi cakupan daerah serta persetujuan dari kabupaten induk, yakni KBB. Namun dengan dorongan ke pemerintah pusat melalui Pemprov Jabar, bisa terjadi percepatan dalam realisasi pemekaran.
"Dengan empat kecamatan saya rasa Kota Lembang sudah cukup, atau meminta Cimeyan, Kabupaten Bandung, juga sangat memungkinkan," ucapnya.
Kepala Desa Suntenjaya, Lembang, Asep wahyono menilai ada dampak positif dan negatif dari rencana pemekaran Kota Lembang dari KBB. Positifnya masyarakat jadi lebih terperhatikan dan akses ke pemerintah lebih dekat. Negatifnya, karena kota maka jadi kelurahan, sehingga tradisi Pilkades jadi hilang dan kehidupan tradisional desa bisa tergerus urbanisasi.
"Suntenjaya ini kan daerah perbatasan yang warganya masih kental nuansa pedesaan. Jangan sampai karena jadi kota budaya gotong royongnya hilang, mesti ada pengecualian. Misalnya Suntenjaya jadi kota agrowisata jangan sampai jadi kawasan industri, karena kulturnya ga akan nyambung," terangnya