Laporan Tak Sesuai Fakta, Menteri PU Tegur Dirjen SDA Akibat Lahan Kekeringan

Limawaktu.id, BEKASI — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo meluapkan kemarahannya saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) di kawasan persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (26/9/2026).

 Kemarahan Menteri PU dipicu oleh ditemukannya sekitar 1.000 hektar lahan pertanian warga yang mengalami kekeringan dan tidak mendapatkan pasokan air selama tujuh bulan berturut-turut.

 Dalam sidak tersebut, Dodi menemukan bahwa saluran irigasi tersier di lokasi tidak berfungsi akibat kurangnya pemeliharaan dan masalah sedimentasi. Padahal, lokasi persawahan tersebut hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari sungai besar yang memiliki debit air melimpah dan tidak pernah surut.

 Akibat tidak berfungsinya irigasi, petani setempat seperti Supi terpaksa mengeluarkan biaya pribadi untuk membeli mesin pompa air dan selang agar sawahnya tetap teraliri air.

 Melihat kondisi memprihatinkan di lapangan, Dodi langsung menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian PU, Arnold Aristoteles Paplapna Ritia, melalui telepon seluler.

 Dalam percakapan telepon tersebut, Dodi mengecam laporan dari jajaran bawahannya yang dinilai tidak sesuai fakta dan kerap memberikan laporan berupa "pemberian harapan palsu" (PHP).

 Ia menilai pejabat di tingkat atas kerap dibohongi oleh tim lapangan yang tidak bekerja secara optimal.

 "Bapak itu banyak ditipu sama timnya. Saya sengaja keliling dan tidak memberitahu Bapak supaya bisa menunjukkan bahwa feeling saya benar. Sudah tujuh bulan lahan ini kering, bukan baru satu atau dua bulan," tegas Dodi kepada Dirjen SDA yang baru dilantik pada 1 Mei 2026 tersebut.

 Dodi menegaskan bahwa penanganan kekeringan tidak boleh hanya dilakukan di atas kertas atau sekadar menunggu aksi unjuk rasa dari para petani. Ia menginstruksikan Dirjen SDA untuk lebih aktif turun ke lapangan, berdialog langsung dengan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A) serta Kelompok Tani (Gapoktan), dan segera mengevaluasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kepala Balai.

 Menteri PU memperingatkan jajarannya agar tidak main-main dalam mendukung target Swasembada Pangan 2026. Ia meminta agar pejabat yang tidak menunjukkan kinerja positif atau tidak mampu bekerja segera diganti.

"Kalau yang tidak perform, ganti saja ke PLT. Ngapain kita memelihara orang tidur. Hati-hati, target kita adalah swasembada pangan 2026," pungkas Dodi.