KATA SIAPA "PENGAMAT" ANTI PEMERINTAH ?

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

      Pengamat pembangunan adalah orang atau lembaga yang memantau, menganalisis, dan memberikan pendapat tentang proses pembangunan di suatu daerah atau negara. Mereka biasanya memiliki keahlian di bidang ekonomi, politik, atau sosial, dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembangunan.

     Anehnya, tidak sedikit pejabat publik di negeri ini yang memvonis penfanat pemvangunan cenderung anti pemerintah. Salah satu pertimbangan dab alasannya, boleh jadi karena pengamat pembangunan sering kali kritis dan objektif dalam menilai kebijakan pemerintah, yang kadang bisa dianggap sebagai sikap anti-pemerintah.

      Padahal, tujuan mereka sebenarnya adalah untuk memberikan masukan konstruktif agar pembangunan lebih efektif dan berpihak pada rakyat. Dengan bahasa lain, pengamat pembangunan, bukalah sosok anak bangsa yang perlu ditakuti, apalagi dianggap sebagai perusak pembangunan. Mereka pun layak disebut selaku mitra pembangunan.

      Pengamat pembangunan berperan penting dalam neningkatkan transparansi. Mereka memantau dan menganalisis kebijakan pembangunan, membuat informasi lebih terbuka. Kemudian, akuntabilitas. Pengamat memastikan pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya.

      Lalu, kritik konstruktif. Mereka memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan. Dan juga peningkatan kualitas kebijakan. Dengan analisis objektif, kebijakan bisa lebih efektif dan berpihak pada rakyat. Keberadaan mereka membantu menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih inklusif.

      Pengamat pembangunan sering dianggap kritis karena mereka ingin memastikan pemerintah bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola pembangunan. Mereka bukan bermaksud menyerang, tapi lebih ke arah memberikan masukan konstruktif biar hasilnya lebih baik. Itu sebabnya, terasa aneh jika ada orang yang menyebut pengamat pembangunan adalah orang yang benci ke pemerintah.

      Berbeda pandangan dalam menyikapi kebijakan pembangunan, mestinya dijadikan sebagai hikmah kehidupan. Mengapa orang berbeda pemikiran ? Setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan nilai-nilai yang beda, jadi wajar kalau mereka punya pandangan yang berbeda tentang kebijakan pembangunan. Apalagi kalau kebijakan itu berdampak langsung ke kehidupan mereka, pasti mereka akan lebih kritis dan punya opini yang kuat.

      Faktor-faktor seperti pendidikan, lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya juga mempengaruhi cara orang memandang kebijakan. Misalnya, orang yang tinggal di daerah terpencil mungkin punya prioritas yang berbeda dengan orang yang tinggal di kota besar.

Selain itu, akses informasi juga jadi faktor penting. Kalau orang tidak dapat informasi yang lengkap atau akurat, mereka mungkin salah paham tentang kebijakan itu.

      Sebetulnya, tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat. Yang penting kita bisa diskusi dengan santai dan saling memahami perspektif masing-masing. Untuk itu, kedewasaan berpikir dan kematangan intelektual dalam menyikapi persoalan yang ada, sangatlah dibutuhkan guna mengkompromikan sebuah perbedaan tafsir kebijakan.

      Pertanyaan kritisnya adalah mengapa setiap pemerintahan terkesan seperti yang anti kritik ? Salah satu jawabannya, bisa jadi, karena pemerintah merasa kritik sebagai ancaman atau tantangan terhadap otoritas mereka. Padahal, kritik dari pengamat bisa jadi masukan berharga untuk perbaikan kebijakan.

       Bisa jadi juga pemerintah kurang siap menghadapi kritik atau gak punya mekanisme yang baik untuk menanggapi kritik. Tapi, kalau pemerintah bisa terbuka dan responsif, kritik bisa jadi peluang untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan meningkatkan kepercayaan publik.

      Pemerintah sebaiknya dengarkan dulu kritiknya, lalu respon dengan terbuka dan jujur. Jangan defensif atau malah menyerang balik, karena itu bisa memperburuk situasi. Kalau kritiknya valid, pemerintah bisa jelaskan langkah-langkah perbaikan yang akan diambil. Kalau kritiknya gak valid, pemerintah bisa jelaskan alasannya dengan santai dan berdasar fakta.

      Penting juga pemerintah segera untuk mengkomunikasikan secara transparan dan rutin tentang kebijakan dan tindak lanjutnya, supaya publik tahu apa yang sedang dilakukan. Langkah seperti ini, mutlak ditempuh agar tidak terjadi perbedaan cara pandang terhadap tujuan pembangunan yang sedang berlangsung.

      Akhirnya perlu disampaikan, tidak sepatutnya Pemerintah memberi emblim kepada pengamat pembangunan sebagai pihak yang anti pemerintah. Apalagi jika diembel-embeli dengan istilah perongrong jalannya pembangunan. Ingat pengamat pun memiliki niat agar pembangunan yang digelar dapat menggapai tujuan mulianya.

      Semoga demikian !

(PENULIS ANGGOTA DEWAN PAKAR DPN HKTI).