Kartu Pra-Kerja Jokowi Belum Sampai ke Cimahi

Limawaktu.id - Pemerintah pusat telah merancang program kartu 'Pra-Kerja', yang diberikan kepada pencari kerja, pekerja buruh aktif dan terkena Putus Hubungan Kerja (PHK). Bahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 10 triliun untuk melancarkan program yang digagas Presiden Joko Widodo tersebut.

Namun, informasi resmi perihal program kartu Pra-Kerja tersebut ternyata belum sampai ke Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cimahi. Pihaknya baru mengetahui adanya program itu dari pemberitaan.

"Belum ada informasi resminya dari pemerintah pusat. Kita masih menunggu," ujar Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigras (Disnakertrans) Kota Cimahi, Asep Herman saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Rd. Hardjakusumah, Kamis (21/11/2019).

Dikatakannya, secara keseluruhan pihaknya mendukung program tersebut jika memang memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cimahi. Hanya saja, kata dia, memang sejauh ini belum ada aturan dan mekanisme yang sampai ke Disnakertrans Kota Cimahi. "Iya jadi kita nunggu aja. Aturannya mana? Mekanismenya seperti apa. Kan belum ada," ujarnya.

Berdasarkan catatan Disnakertrans Kota Cimahi, angka pengangguran di Kota Cimahi meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Setahun lalu, angka pengangguran di Kota Cimahi masih berkisar 14 ribu lebih. Namun ditahun 2019 ini meningkat sekitar 25 persen menjadi 17 ribu lebih.

"Trennya naik dari dua tahun ke belakang. (Dari) 14 ribu lebih, sekarang 17 ribu," terang Kepala Disnakertrans Kota Cimahi, Herry Zaini beberapa waktu lalu. Namun data tersebut tidak merinci apakah merupakan pencari kerja, pekerja aktif atau pekerja yang terkena PHK sesuai peruntukan sasaran Kartu Pra-Kerja. Tujuannya untuk peningkatan kompetensi.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI memiliki target untuk menyerap 2 juta pencari kerja dalam satu tahun dengan subsidi Rp 3,65 sampai Rp7,65 juta per peserta.