Jeje Pasang Target: Transportasi Lancar, Aset Tertib, Anggaran Tepat

Limawaktu.id, BANDUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Tiga agenda utama, yakni pembenahan sistem transportasi, pengelolaan barang milik daerah, serta arah kebijakan anggaran 2027, disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam rapat paripurna DPRD KBB, belum lama ini.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat itu mengagendakan penyampaian pendapat atas Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Nota Pengantar Raperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Nota Pengantar KUA-PPAS Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2027.

Bupati Jeje menegaskan, ketiga agenda tersebut merupakan bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan daerah.

Transportasi Harus Lebih Terintegrasi

Dalam pembahasan Raperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2019, Jeje menilai sektor perhubungan memiliki peran vital dalam menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan masyarakat.

Perkembangan kawasan aglomerasi, khususnya Cekungan Bandung, membuat regulasi transportasi di Bandung Barat perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

“Perubahan Raperda ini diarahkan untuk mewujudkan sistem transportasi yang terpadu, aman, tertib, lancar dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegas Jeje.

Ada tiga fokus utama yang ditekankan. Pertama, meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan membangun sistem transportasi yang lebih aman dan menekan risiko kecelakaan.

Kedua, memperkuat konektivitas dan transportasi massal. Salah satunya dengan mendukung layanan Bus Rapid Transit (BRT) Cekungan Bandung melalui penyiapan feeder, penataan rute, serta penguatan simpul transportasi lokal.

Ketiga, memperjelas kepastian hukum dalam pengelolaan transportasi, mulai dari perparkiran, pengujian kendaraan, manajemen dan rekayasa lalu lintas hingga pemanfaatan teknologi transportasi.

Jeje juga mendorong agar transportasi umum semakin terjangkau masyarakat melalui skema subsidi Public Service Obligation (PSO), dengan dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Penataan rute dan fasilitas transportasi juga diharapkan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan pada akhirnya mengurai kemacetan di Bandung Barat,” katanya.